Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menyoroti pekerjaan rumah besar yang menanti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Menurut Rahma, pejabat baru tersebut akan langsung dihadapkan pada tantangan krusial, mulai dari menjaga stabilitas moneter hingga mengembalikan kepercayaan pasar yang tengah bergejolak akibat dinamika domestik. Tantangan ini dinilai tidak ringan, terutama mengingat pasar kini sedang mencermati proses pencalonan pimpinan bank sentral.
Dalam wawancaranya di Jakarta pada Senin (26/1/2026), Rahma menjelaskan bahwa tugas utama yang mendesak adalah memastikan stabilitas moneter tetap terjaga, termasuk mengendalikan laju inflasi agar konsisten berada dalam target 2,5±1 persen. “Kebijakan moneter harus senantiasa berorientasi pada stabilitas demi menjaga daya beli masyarakat dan memupuk kepercayaan pelaku usaha,” tegas Rahma.
Selain inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas yang tak kalah penting. Rahma menekankan bahwa Bank Indonesia perlu memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil dan selaras dengan fundamental ekonomi nasional. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneternya, BI dianjurkan untuk mengoptimalkan berbagai instrumen pro-pasar, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI), dan Sekuritas Valuta Asing BI Valas (SUVBI).
Lebih lanjut, Rahma menggarisbawahi urgensi komunikasi dan koordinasi kebijakan yang kuat antara BI dan pemerintah. Sinergi ini dianggap vital untuk menjaga stabilitas makroekonomi sembari mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga harus diperkuat guna memitigasi berbagai risiko yang berpotensi menggoyahkan stabilitas sistem keuangan nasional. Rahma juga menambahkan bahwa kebijakan makroprudensial perlu terus dioptimalkan agar sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan fondasi stabilitas.
Dalam konteks yang relevan, Komisi XI DPR RI dijadwalkan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI pada Senin (26/1/2026). Keputusan ini akan diambil melalui rapat internal setelah semua kandidat menyelesaikan tahapan uji kelayakan. Namun, Rahma mengakui bahwa munculnya sentimen negatif dari proses pencalonan tersebut telah memengaruhi pasar. Masuknya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam bursa calon, misalnya, dinilai turut memicu pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan terhadap rupiah, jelas Rahma, bukan hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga oleh faktor domestik seperti persepsi pasar terhadap kondisi fiskal negara dan independensi bank sentral. “BI harus diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan moneter, sistem keuangan, dan ekonomi makro, tetapi juga mampu menjaga independensinya secara penuh,” ujar Rahma. Ia mengingatkan bahwa proses pencalonan yang tidak direspons positif oleh pasar berpotensi membuat investor menahan diri untuk berinvestasi.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di masa mendatang, Rahma menyarankan agar BI mempertahankan suku bunga yang kompetitif guna menarik aliran modal asing. Selain itu, intervensi di pasar valuta asing dinilai tetap krusial untuk meredam volatilitas yang berlebihan. “BI perlu memperkuat kebijakan moneter yang pro-market serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah agar stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor tetap terjaga,” pungkasnya.
Pada pembukaan perdagangan Senin (26/1/2026), nilai tukar rupiah tercatat menguat tipis 36 poin atau 0,21 persen menjadi Rp16.784 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp16.820 per dolar AS. Meskipun demikian, rupiah sempat menyentuh level intraday sekitar Rp16.985 per dolar AS pada Selasa (20/1/2026). Level tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena lebih lemah dibandingkan level intraday saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Menanggapi isu pelemahan rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa proses pergantian Deputi Gubernur BI bukanlah penyebab utamanya. Saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Purbaya menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah telah terjadi sebelum munculnya informasi mengenai pergantian deputi, termasuk pencalonan Thomas Djiwandono. “Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk, jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” jelas Purbaya. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa otoritas terkait telah bergerak secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. “Tidak perlu khawatir rupiah akan memicu krisis. Fundamental ekonomi kita masih sangat baik, kebijakan sudah sinkron, investor akan masuk, dan pasar akan menguat,” tambahnya, meyakinkan.