Di tengah pusaran ketidakpastian ekonomi global, Dana Moneter Internasional (IMF) melayangkan peringatan serius kepada pemerintah Indonesia. Lembaga keuangan dunia ini menyoroti potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan bakal melampaui target awal, menjadi sebuah sinyal kewaspadaan yang tidak bisa diabaikan.
Peringatan ini bukan sekadar analisis singkat, melainkan hasil dari misi konsultasi Pasal IV 2025, sebuah forum tahunan yang wajib diikuti oleh setiap negara anggota IMF. Misi mendalam yang berlangsung dari 3 hingga 12 November 2025 ini dipimpin oleh Kepala Misi Pasal IV, Maria Gonzalez, dengan tujuan menelaah kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh sesuai mandat Anggaran Dasar IMF. Dalam kunjungan kali ini, fokus utama IMF tertuju pada arah kebijakan fiskal Indonesia dan ancaman tekanan anggaran yang kian membayangi.
IMF secara eksplisit mengungkapkan bahwa proyeksi terbaru mereka menunjukkan defisit APBN 2025 akan mencapai sekitar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dari target awal pemerintah dalam APBN 2025, yakni 2,53 persen PDB atau setara dengan sekitar Rp 616,2 triliun. Sinyal bahaya fiskal ini diperkuat melalui pernyataan resmi IMF, “Defisit fiskal akan melebar menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB,” dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Rabu (19/11/2025).
Menurut IMF, tekanan ini timbul seiring langkah pemerintah yang diperkirakan akan memperluas belanja negara untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Meskipun demikian, IMF tetap memandang prospek ekonomi Indonesia cukup stabil. Lembaga ini memproyeksikan laju pertumbuhan Indonesia akan bertahan di angka 5 persen pada tahun 2025, dan sedikit meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2026. Pertumbuhan yang resilien ini disebut IMF sebagai cerminan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter yang ada, meskipun dihadapkan pada lingkungan eksternal yang menantang.
Namun, di balik optimisme moderat tersebut, IMF menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang jauh lebih presisi dan cermat. Lembaga tersebut menyarankan pemerintah untuk terus menjaga disiplin fiskal agar ruang anggaran tidak terkikis oleh berbagai risiko ekonomi global maupun domestik. “Menjaga risiko fiskal tetap terkendali akan membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat dan berkelanjutan serta perlindungan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” demikian pernyataan IMF.
Lebih lanjut, IMF menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat mobilisasi pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien. Hal ini krusial agar kebijakan fiskal mampu menopang pertumbuhan tanpa menciptakan beban tambahan jangka panjang yang membebani generasi mendatang.
Dalam laporan hasil Misi Pasal IV itu, IMF juga memproyeksikan inflasi Indonesia akan tetap berada dalam jalur yang terkendali, bergerak mendekati titik tengah target. Selain itu, defisit transaksi berjalan diprediksi tetap stabil, ditopang oleh cadangan devisa yang masih kuat sebagai bantalan. Namun, IMF tidak menutup mata terhadap risiko eksternal yang kian kompleks. Ketegangan perdagangan global, ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, hingga volatilitas pasar keuangan menjadi faktor-faktor signifikan yang dapat menguji ketahanan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dari sisi domestik, risiko pergeseran kebijakan yang terlalu besar tanpa dukungan kerangka pengaman yang memadai juga berpotensi menciptakan kerentanan. Meskipun demikian, IMF juga mengidentifikasi peluang positif, termasuk implementasi reformasi struktural yang lebih ambisius, akselerasi kebijakan perdagangan, serta potensi pertumbuhan yang lebih kuat dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)