JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyepakati asumsi makroekonomi untuk tahun anggaran mendatang. Kesepakatan ini menjadi landasan krusial dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026, menandai langkah penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi nasional.
Pengumuman kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo beserta jajarannya. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).
Misbakhun merinci bahwa BI akan menggunakan indikator asumsi makroekonomi berikut dalam penyusunan anggaran RATBI Tahun 2026: pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,33% (year-on-year/YoY), sementara inflasi diperkirakan sebesar 2,62% (YoY). Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati pada level Rp16.430.
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya atau untuk ATBI 2025, BI menetapkan asumsi makro yang sedikit berbeda. Kala itu, pertumbuhan ekonomi dipatok pada 5,25% YoY, inflasi di angka 2,5%, dan nilai tukar rupiah berada di Rp15.285 per dolar AS.
Perbandingan antara proyeksi 2025 dan 2026 menunjukkan beberapa tren menarik. Terdapat optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang naik tipis dari 5,25% YoY menjadi 5,33% YoY. Namun, di saat bersamaan, BI juga mengantisipasi potensi tekanan inflasi yang lebih kuat, naik dari 2,5% menjadi 2,62% YoY. Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga diperkirakan melemah secara signifikan, dari Rp15.285 menjadi Rp16.430 per dolar AS, mengindikasikan prospek kurs yang lebih volatil.
Selain membahas asumsi makroekonomi, rapat tersebut juga mencapai kesepakatan penting mengenai anggaran operasional BI 2026. Disepakati bahwa penerimaan anggaran akan mencapai Rp36,91 triliun, sementara pengeluaran Bank Indonesia diproyeksikan sebesar Rp20,82 triliun.
Dengan angka-angka tersebut, anggaran operasional BI pada tahun depan diperkirakan akan mencatat surplus yang substansial, mencapai Rp16,09 triliun.
Perlu diketahui, sumber penerimaan utama BI berasal dari berbagai pos. Ini meliputi hasil pengelolaan aset valuta asing, kegiatan kelembagaan, serta berbagai aktivitas administrasi yang dijalankan oleh Bank Indonesia.
Di sisi lain, pos-pos pengeluaran BI sangat beragam, mencerminkan lingkup tugasnya yang luas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji dan penghasilan pegawai, manajemen sumber daya manusia, layanan sarana dan prasarana, perumusan dan pelaksanaan kelembagaan, operasionalisasi kebijakan moneter, inisiatif pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, akseptisasi digital, pelaksanaan supervisi, program sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta kewajiban pembayaran pajak.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi makroekonomi untuk Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026. Kesepakatan ini mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% (YoY), inflasi 2,62% (YoY), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level Rp16.430.
Anggaran operasional BI 2026 juga disepakati dengan penerimaan anggaran mencapai Rp36,91 triliun dan pengeluaran sebesar Rp20,82 triliun, menghasilkan surplus yang signifikan sebesar Rp16,09 triliun. Penerimaan utama BI berasal dari pengelolaan aset valuta asing dan kegiatan kelembagaan, sementara pengeluaran dialokasikan untuk berbagai tugas termasuk operasional kebijakan moneter dan pemberdayaan UMKM.