Purbaya Disentil Soal SBN, Danantara Buka Suara: Apa yang Terjadi?

Jakarta, IDN Times – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan penjelasan terkait alasan penempatan dana dividen BUMN di Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kritik yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang mempertanyakan besarnya dana yang ditempatkan Danantara di SBN.

Managing Director of Treasury Danantara, Ali Setiawan, menjelaskan bahwa dividen merupakan salah satu sumber modal reguler yang diterima Danantara. Dana tersebut kemudian dikelola oleh divisi treasury untuk membiayai berbagai inisiatif, termasuk proyek strategis, proyek komersial, dan investasi publik.

“Pendanaan atau capital injection ke Danantara secara rutin berasal dari dividen BUMN, dari seluruh BUMN yang berada dalam portofolio Danantara,” ungkap Ali dalam sebuah media briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Garuda Tunggu Keputusan Danantara soal Merger dengan Pelita Air

1. Tak ingin menaruh semua dana di investasi berisiko

Lebih lanjut, Ali menerangkan bahwa dalam mengelola modal yang ada, Danantara tidak ingin mengambil risiko dengan menempatkan seluruh dana pada investasi berisiko tinggi atau investasi jangka panjang semata. Diversifikasi menjadi kunci dalam strategi pengelolaan dana mereka.

“Semua sovereign wealth fund di seluruh dunia, bahkan yang paling agresif sekalipun, tetap mengalokasikan sebagian dana mereka pada instrumen yang likuid. Contohnya, negara seperti Saudi dan Khazanah, mereka mencadangkan sekitar 20-30 persen dana mereka pada instrumen-instrumen yang likuid,” jelas Ali.

Danantara Beri Pinjaman ke Pengusaha buat Bangun Dapur MBG

2. Butuh dana yang likuid

Penempatan dana di SBN, menurut Ali, merupakan bagian dari strategi investasi likuid. Dana yang ditempatkan di SBN dapat dengan mudah dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

“Karena sewaktu-waktu, ketika dana tersebut dibutuhkan, kita bisa liquidate atau mencairkannya. Bahkan, kita bisa mengolahnya lebih lanjut, misalnya melalui repo, untuk mencari likuiditas di pasar,” imbuh Ali.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan alokasi pendanaan, divisi treasury Danantara menyadari pentingnya keseimbangan antara investasi likuid dan tidak likuid. Mereka tidak mungkin menempatkan seluruh dana pada investasi yang sulit dicairkan.

“Setiap departemen yang mengelola balance sheet harus memikirkan bagaimana cara membagi penempatan dana tersebut. Tidak mungkin seluruh dana ditempatkan pada instrumen yang illiquid,” tegas Ali.

Bertemu Menteri UEA, Danantara Gali Ragam Potensi Investasi Baru

3. Sentilan Purbaya ke Danantara

Kritik yang dilontarkan Purbaya muncul setelah Rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara pada 15 Oktober 2025. Purbaya menyoroti jumlah dana dividen BUMN yang signifikan yang ditempatkan Danantara pada SBN. Ia bahkan mempertanyakan kompetensi badan pengelola investasi tersebut.

“Saya tadi sempat kritik. Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta.

Pemicu awal kritik ini adalah usulan Danantara agar penyelesaian utang kereta cepat Whoosh dibantu oleh APBN.

Menurut Purbaya, Danantara memiliki dana yang memadai dari dividen BUMN, mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun. Ia meyakini bahwa modal Danantara akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan investasi yang dilakukan.

“Saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak. Rp90 triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi,” ujar Purbaya.

Dalam rapat tersebut, hadir Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani; Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria; dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir.

Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara berjanji akan memperbaiki pola investasi mereka.

“Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini, karena enggak sempat kan,” ucap Purbaya.

Kedepannya, Danantara berencana untuk lebih banyak berinvestasi pada proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

“Buat proyek ke depan akan mereka perbaiki. Sehingga yang di obligasi itu akan minim, lebih banyak di proyek-proyek yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Purbaya.