Scoot.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencari solusi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saran ini menjadi penekanan penting dalam upaya menjaga fiskal negara.
Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, Purbaya mengemukakan opsi pembayaran yang dinilai strategis dan berkelanjutan. Ia mengusulkan agar Danantara memanfaatkan sebagian dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterima, sebesar Rp 2 triliun per tahun. “Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10), menunjukkan keyakinannya terhadap skema ini.
Pemerintah, melalui Purbaya, telah memperjelas posisinya: pembayaran utang Whoosh harus diupayakan tanpa bergantung pada APBN. Namun, Menkeu menyayangkan bahwa sebagian besar dana Danantara saat ini masih ditempatkan pada obligasi, yang secara esensi merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN). Purbaya meyakini, pendapatan dividen Danantara akan terus meningkat setiap tahunnya, dan ia melihat potensi pengoptimalan dana tersebut. “Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” tambahnya, menyoroti ironi penempatan dana.
Kritik Menkeu tidak hanya berhenti pada skema pembayaran utang. Dalam rapat yang turut dihadiri CEO Danantara Rosan Roeslani beserta jajaran dewas dan direksi, Purbaya juga menyoroti strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana di obligasi pemerintah. “Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ujarnya, mempertanyakan efektivitas strategi tersebut. Pihak Danantara beralasan bahwa dominasi obligasi ini bersifat sementara, hanya terjadi dalam tiga bulan terakhir karena keterbatasan waktu untuk mengembangkan proyek lain. Mereka berjanji akan memperbaiki strategi ke depan, mengalihkan fokus dari obligasi ke proyek-proyek yang lebih mendorong pertumbuhan.
Meskipun Purbaya menganggap pembayaran utang Whoosh dengan dividen sebesar Rp 2 triliun per tahun sebagai putusan final dari pihaknya, Danantara masih akan mempelajari lebih lanjut skema yang paling tepat. “Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya, mengindikasikan bahwa diskusi lebih lanjut akan tetap berlangsung meskipun ia telah memiliki pandangan yang kuat.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa selama struktur pembayaran utang Whoosh jelas, tidak akan ada masalah dalam jangka waktu tertentu, meskipun klausul perjanjian awal mengindikasikan pembayaran oleh pemerintah. “Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya, menyoroti fleksibilitas yang mungkin terjadi asalkan semua pihak kreditor seperti CDB memahami dan menyetujui mekanisme pembayaran.
Pada akhirnya, hasil pembahasan dan studi mengenai skema pembayaran utang proyek Whoosh ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan final mengenai nasib utang proyek yang telah berjalan sejak era Presiden Joko Widodo ini akan menunggu perintah langsung dari Kepala Negara. “Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkas Purbaya.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Danantara mencari solusi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan APBN. Ia mengusulkan penggunaan sebagian dividen BUMN yang diterima Danantara, sekitar Rp 2 triliun per tahun, untuk membayar utang tersebut.
Menkeu mengkritik strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana di obligasi pemerintah dan mempertanyakan efektivitasnya. Walaupun Menkeu menganggap pembayaran utang Whoosh dengan dividen sebagai keputusan final, Danantara masih akan mempelajari lebih lanjut skema yang paling tepat dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.