Scoot.co.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas kembali melayangkan kritik terhadap kinerja Danantara Indonesia. Dalam rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Wisma Danantara Indonesia pada Rabu (15/10/2025), Purbaya menyoroti kecenderungan Danantara yang lebih banyak mengalokasikan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah, alih-alih menginvestasikannya ke berbagai proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu Purbaya mengungkapkan, berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2025, Danantara diproyeksikan menerima dividen BUMN senilai Rp90 triliun. Namun, ia menyayangkan sebagian besar dari dividen tersebut justru masih dialihkan untuk pembelian SBN pemerintah. “Saya tadi sempat kritik. Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat, Kamis (16/10/2025). Pihak Danantara merespons kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa pengalihan dana ke SBN baru terjadi dalam tiga bulan terakhir karena keterbatasan waktu untuk menyiapkan proyek. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki pola investasi ini di masa mendatang.
Oleh karena itu, Purbaya mendesak agar pendapatan Danantara yang dihasilkan melalui keuntungan BUMN tidak hanya parkir di instrumen keuangan pasif, melainkan harus diinvestasikan secara aktif pada berbagai proyek-proyek yang memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dorongan ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mencapai target investasi nasional yang signifikan.
Pemerintah sendiri menargetkan laju investasi dapat melesat hingga 8,5% pada tahun 2029, bertepatan dengan akhir periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan total investasi yang diharapkan mencapai Rp10.000 triliun, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat tercapai. Dalam porsi tersebut, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi terbesar senilai Rp8.300 triliun, diikuti oleh Danantara yang diproyeksikan menyumbang Rp980 triliun, dan pemerintah sebesar Rp710 triliun.
Selain isu investasi, Menkeu Purbaya juga menyoroti pemanfaatan dividen BUMN yang kini tidak lagi disetorkan ke APBN. Ia mendorong Danantara untuk mempertimbangkan penggunaan dana tersebut guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sikap tegas Purbaya terkait penolakan penggunaan APBN untuk menanggung beban utang proyek ini telah disampaikannya langsung kepada CEO Danantara serta seluruh anggota dewan pengawas.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini menegaskan posisinya. “Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar,” jelas Purbaya. Ia menambahkan, selama struktur pembayaran utang jelas, pihak pemberi pinjaman biasanya tidak mempermasalahkan. Namun, ia masih menantikan hasil studi lebih lanjut mengenai skema penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh tersebut.