Scoot.co.id , JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyumbang setoran dividen yang signifikan bagi negara. Ia menargetkan kontribusi minimal US$50 miliar per tahun dari BUMN agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi mengalami defisit.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti konsep Return on Assets (ROA) sebagai indikator kunci keberhasilan bisnis. Menurutnya, sebuah entitas usaha dapat dikatakan baik jika ROA mencapai sekitar 12%, atau setidaknya 10% secara konservatif. Sementara untuk konteks dalam negeri, angka 5% dinilai sudah memadai.
“Aset yang dimiliki Indonesia yang berada di BUMN kita adalah senilai lebih dari US$1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita [negara] minimal US$50 miliar, kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit,” tegas Prabowo, menyoroti potensi besar yang belum optimal.
Presiden mengungkapkan bahwa selama ini pengelolaan BUMN kerap dinilai “tidak masuk akal”. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia memberikan mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini diamanahkan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang membelit perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Prabowo adalah jumlah komisaris yang terlalu banyak dalam struktur BUMN. Menjawab persoalan ini, ia memutuskan untuk melakukan pemangkasan jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya hanya empat hingga lima orang. Selain itu, ia juga dengan tegas menghapus sistem pembayaran tantiem.
“Saya hilangkan tantiem. Saya tidak mengerti apa tantiem, itu akal-akalan mereka saja, memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” ungkapnya, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap praktik tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan bahwa peran Danantara dan sektor swasta perlu diperkuat secara signifikan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi landasan utama bagi Danantara, didukung oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah strategis ini, Prabowo menilai bahwa momentum saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memantapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global yang diperhitungkan.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan dividen BUMN minimal US$50 miliar per tahun untuk menghindari defisit APBN. Ia menyoroti bahwa aset BUMN Indonesia lebih dari US$1.000 triliun dan menekankan pentingnya Return on Assets (ROA) sebagai indikator keberhasilan bisnis.
Untuk meningkatkan kinerja BUMN, Prabowo memberikan mandat kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Ia juga memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris BUMN menjadi maksimal enam orang dan menghapus sistem pembayaran tantiem. Penguatan peran Danantara dan sektor swasta juga menjadi fokus untuk mendorong ekonomi nasional.