BI Gebrak Pasar! Insentif Kredit Baru, Bunga Lebih Rendah?

Scoot.co.id, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengambil langkah proaktif untuk memacu geliat perekonomian nasional melalui penguatan insentif kebijakan makroprudensial (KLM). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan, sejalan dengan arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Insentif strategis ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Irman Robinson, menjelaskan bahwa penguatan insentif KLM ini akan diimplementasikan melalui dua skema utama. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel). Skema ini didesain secara cermat agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk menyalurkan kredit sesuai dengan komitmen pertumbuhan yang telah direncanakan.

Meskipun pertumbuhan kredit tercatat mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025, Bank Indonesia menilai angka tersebut belum optimal. Irman menegaskan bahwa bank sentral bertekad untuk mendorong realisasi pertumbuhan kredit yang lebih agresif. “Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Insentif ini diberikan secara upfront atau di awal, didasarkan pada laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Pendekatan ini merupakan forward looking assessment, di mana BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu sebagai katalis untuk mencapai target pertumbuhan kredit yang telah direncanakan. Namun, jika realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal, BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya, memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan perbankan memiliki likuiditas yang memadai guna menopang ekspansi kredit, khususnya bagi bank yang memiliki ruang risiko dan kapasitas untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Insentif ini secara spesifik ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM yang dapat diterima mencapai 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.

Perincian insentif untuk sektor-sektor prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi akan mendapatkan KLM sebesar 1,5%.
2. Penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) akan mendapatkan KLM sebesar 0,6%.
3. Penyaluran kredit ke sektor Perumahan akan mendapatkan KLM sebesar 1,4%.
4. Penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan akan mendapatkan KLM sebesar 1,5%.

Kedua, selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Irman menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan atau BI Rate ke suku bunga perbankan masih berjalan lambat. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Namun, di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025, mencapai 9,05% pada September.

“Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman. Skema ini dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate, dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate). Bank dengan nilai elastisitas yang lebih tinggi, yang menunjukkan penyesuaian suku bunga kredit yang lebih responsif terhadap perubahan BI Rate, akan mendapatkan apresiasi insentif tambahan hingga 0,5% dari DPK.

Dengan demikian, dari kedua jalur tersebut, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK. Angka ini merupakan gabungan dari total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel. Misalnya, jika sebuah Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5% dari DPK sebesar Rp100 triliun, maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A tersebut. “Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman, menekankan dampak signifikan kebijakan ini terhadap kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.