Scoot.co.id – , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat pada Juli hingga Agustus 2026 setelah sempat tertekan hingga menyentuh Rp 17.700 per dolar AS. Keyakinan itu muncul setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan dan memperkuat berbagai instrumen stabilisasi rupiah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelemahan rupiah belakangan lebih banyak dipicu tekanan global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Menurut dia, secara fundamental nilai tukar rupiah sebenarnya masih berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued.
“Insya Allah nanti di bulan Juli, Agustus itu rupiah akan menguat. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya masih undervalued,” ujar Perry dalam taklimat media hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (20/5/2026) lalu.
Perry mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Hal itu tercermin dari inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, serta defisit transaksi berjalan yang masih rendah.
“Mestinya rupiah itu akan menguat dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, dan berbagai indikator fundamental ekonomi kita yang tetap baik,” katanya.
Dalam Rapat Dewan Gubernur Mei 2026, BI menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Suku bunga Deposit Facility juga naik menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6 persen.
Kenaikan suku bunga itu ditempuh sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
Selain BI-Rate, BI juga memperkuat daya tarik instrumen keuangan domestik melalui kenaikan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pada 13 Mei 2026, suku bunga SRBI tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan masing-masing naik menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.
Menurut Perry, kombinasi kenaikan BI-Rate, penguatan SRBI, dan intervensi di pasar valuta asing diyakini mampu menjaga aliran modal asing tetap masuk ke pasar domestik.
“Kami meyakini dengan penguatan BI-Rate dan perubahan struktur suku bunga SRBI, inflow akan tetap besar ke dalam negeri,” ungkap Perry.
BI mencatat aliran modal asing pada triwulan II 2026 mulai kembali masuk dengan nilai mencapai 5,5 miliar dolar AS hingga 18 Mei 2026. Dana tersebut terutama masuk ke instrumen SRBI dan surat berharga negara (SBN).
Perry juga menjelaskan tekanan terhadap rupiah berasal dari dua faktor utama. Pertama, memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak, penguatan dolar AS, serta pelarian modal dari negara berkembang.
Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat ikut memperkuat dolar AS dan menekan mata uang banyak negara, termasuk rupiah. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun bahkan telah naik menjadi 4,66 persen pada 19 Mei 2026.
Faktor kedua berasal dari tingginya kebutuhan valuta asing domestik pada April hingga Juni, mulai dari pembayaran dividen perusahaan, utang luar negeri, hingga kebutuhan haji dan umrah.
“Di bulan April sampai Juni memang permintaan valas domestik tinggi. Itu terjadi di tengah tekanan global dan menyebabkan capital outflow masih cukup besar,” kata Perry.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus meningkatkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperkuat kebijakan transaksi valas melalui penyesuaian threshold pembelian valas tanpa underlying, peningkatan threshold DNDF dan swap, serta memperluas transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).
Ekonom Soroti Pentingnya Tata Kelola Ekonomi
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan fondasi ekonomi nasional. Stabilitas kurs disebut tidak hanya dipengaruhi faktor moneter, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pasar terhadap tata kelola ekonomi secara keseluruhan.
Ekonom yang juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, menilai pergerakan rupiah yang menyentuh kisaran Rp 17.600 per dolar AS merupakan akumulasi berbagai faktor, baik domestik maupun global. Menurut dia, dinamika tersebut perlu dilihat sebagai momentum evaluasi bersama dalam memperkuat kepercayaan pasar.
“Ini adalah satu rangkaian permasalahan yang berkaitan dengan struktur fundamental ekonomi negara, baik moneter maupun fiskal, dan trust atau kepercayaan dari lembaga rating maupun negara lainnya kepada Indonesia. Ini terkait bagaimana pemerintah Indonesia bisa menunjukkan tata kelola negara,” kata Didin, Rabu.
Ia menjelaskan depresiasi rupiah bukan hanya dipengaruhi kebijakan moneter, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk kondisi ekonomi global dan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Selain faktor domestik, Prof Didin menilai ketidakpastian geopolitik global turut memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui kenaikan harga energi yang memicu inflasi impor.
“Akibat konflik terjadi krisis energi yang akhirnya menyebabkan import inflation. Apalagi Indonesia tidak hanya mengimpor energi, tetapi juga beragam komoditas pangan lainnya,” ujarnya.
Ia juga menilai penguatan tata kelola pasar keuangan dan peningkatan transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas investasi dan stabilitas pasar modal nasional.
Dalam konteks fiskal, Didin menekankan pentingnya efisiensi belanja negara serta penguatan akuntabilitas anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap ekonomi Indonesia.
Menurut dia, pelaksanaan program pembangunan nasional perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih optimal.
“Kenapa tidak fokus kepada daerah-daerah yang gizi buruk dan daerah-daerah miskin untuk MBG sehingga anggaran tidak perlu sebesar Rp 335 triliun. Dengan demikian pemerintah bisa menghemat anggaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong implementasi program ekonomi desa dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah sehingga penguatan ekonomi lokal dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Guru Besar FEM IPB itu menekankan pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola anggaran yang baik sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memulihkan kepercayaan pasar.
“Pemerintah harus tegas menerapkan disiplin fiskal. Defisit tidak boleh melebihi 3 persen. Pemerintah harus bisa memastikan praktik tata kelola anggaran yang baik untuk mengembalikan trust publik,” katanya.