Scoot.co.id, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa gejolak yang melanda pasar obligasi domestik semata-mata merupakan dampak dari sentimen eksternal global, sebuah fenomena yang turut dirasakan oleh berbagai negara lain. Meskipun demikian, Kemenkeu mengklaim bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara sejenis, kinerja Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia pasca-eskalasi konflik antara Israel-AS dan Iran masih menunjukkan performa yang sangat baik.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026 mencatat bahwa tingkat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun berada di level 6,52%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun yang bertengger di posisi 4,09%. Secara akumulatif sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN tercatat mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).
: Ungkit Minat SBN Ritel, Investor Butuh Insentif?
Di sisi lain, minat investor terhadap surat utang negara menunjukkan tren penurunan dalam empat kali lelang terakhir. Sebagai contoh, pada lelang 3 Maret 2026, jumlah penawaran (incoming bid) mencapai Rp50,94 triliun. Angka ini anjlok signifikan sebesar 19,2% jika dibandingkan dengan periode lelang 18 Februari 2026 yang mencapai Rp60,3 triliun. Dari total penawaran tersebut, jumlah yang dimenangkan (awarded bid) sebesar Rp34,1 triliun, dengan rasio penawaran terhadap alokasi (bid to cover ratio) berada di angka 1,49.
Minat investor pada lelang yang berlangsung Selasa tersebut terlihat terkonsentrasi pada seri FR010. Seri ini menawarkan yield atau imbal hasil sebesar 5,88%, menarik total penawaran masuk sebesar Rp10,78 triliun. Dari jumlah tersebut, penawaran yang berhasil dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran (bid to cover ratio) untuk seri ini melonjak hingga 7,99 kali.
: : Konflik Global Membayangi, Kemenkeu ‘Pede’ Spread Yield SBN Tetap Terjaga
Berbeda dengan FR010, tujuh seri lainnya, yaitu SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105, hanya mencatatkan rasio cakupan di kisaran 1 hingga 1,30. Bahkan, untuk seri SPN12260604, Kemenkeu memutuskan untuk tidak menetapkan pemenang lelang sama sekali.
Tetap Yakin Terkendali
Kendati dihadapkan pada dinamika tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyatakan keyakinannya bahwa kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia akan tetap tangguh dan terkendali. Hal ini di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.
: : Risiko Lonjakan Yield SBN dan Beban Bunga Utang Imbas Outlook Negatif Fitch
Suminto mengakui bahwa pergerakan imbal hasil SBN memang turut merasakan tekanan dari dinamika global saat ini. Kondisi ini, menurutnya, adalah hal yang wajar dan tidak hanya menekan SBN, melainkan juga instrumen keuangan lainnya seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.
“Namun, sebagaimana kita saksikan, pergerakan yield SBN juga masih cukup moderat, terkendali, dan kami senantiasa menjaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih berada pada posisi yang cukup baik,” jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).
Pantau Indikator Spread
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa pemerintah terus memantau dengan cermat indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor yang sama. Indikator ini dinilai sangat krusial sebagai tolok ukur tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. “Saat ini, spread tersebut berada di sekitar 243 basis poin [bps],” ungkap Suahasil.
Sebagai perbandingan, spread obligasi Indonesia yang berada di level 243 bps ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara berkembang (emerging market) lainnya. Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, diikuti oleh Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, lanjutnya, berkomitmen kuat untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana dapat terjaga efisien.
“Itu [spread] yang kami upayakan untuk terus ditahan di sekitar 240 basis poin tersebut, sebagai simbol bahwa kita memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita,” tutup Suahasil.