Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat pemerintahan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas soal pengalaman menghadapi krisis ekonomi global pada 2008 lalu.
Mereka yang terpantau hadir yakni Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2005-2009 Paskah Suzetta hingga Duta Besar Indonesia untuk Cina 2005-2009 sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Diplomasi Pertahanan Sudrajat.
Forum itu turut dihadiri oleh Wakil Kepala Bappenas 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo. Nama yang disebutkan terakhir pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 2017-2019 saat masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Selain itu, pertemuan juga diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Baca juga:
- Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Purbaya Tegaskan Bedanya dengan Krisis 1998
Airlangga mengatakan, para mantan pejabat menyampaikan pengalaman mereka saat menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis global 2008 dan lonjakan harga minyak dunia pada 2005.
Ia mengatakan, para tokoh tersebut mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami inflasi hingga 17% serta tekanan nilai tukar akibat kenaikan harga minyak mentah yang sempat mencapai US$ 140 per barel.
Pemerintah juga mencatat pada periode tersebut Indonesia sempat mengalami lonjakan inflasi hingga 27% setelah penyesuaian harga energi. Menurut Airlangga, pengalaman masa lalu itu menjadi bahan pembelajaran pemerintah untuk mengantisipasi potensi gejolak ekonomi ke depan.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, situasi makro kita relatif lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Forum itu turut melaporkan membicarakan hasil pertemuan dengan asosiasi pengusaha domestik maupun asing terkait kebijakan devisa hasil ekspor dan rencana ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
“Hampir dari seluruh asosiasi, baik dalam maupun luar negeri, mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah,” kata Airlangga.
Cerita Pengalaman Hadapi Gejolak Ekonomi
Gubernur BI 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan diskusi tersebut membahas dampak krisis ekonomi dan langkah penanganannya. Ia mencontohkan kondisi pada 2005 saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 126% akibat lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Burhanuddin, tekanan ekonomi pada periode tersebut pada dasarnya juga dipicu faktor eksternal, meski dampaknya dirasakan melalui kebijakan domestik berupa penyesuaian subsidi energi. Ia menilai situasi saat ini memiliki kemiripan karena sama-sama dipengaruhi kondisi global.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional saat ini. “Jadi fiskalnya bagaimana, moneternya bagaimana. Harus secara tim untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Burhanuddin.
Dalam pertemuan itu, Burhanuddin turut menceritakan pengalamannya saat memimpin BI pada 2005. Ia mengatakan BI kala itu menaikkan suku bunga acuan secara agresif, mulai dari 75 basis poin hingga 100 basis poin. Langkah ini memicu kenaikan suku bunga dari 8% menjadi 12,5% saat itu.
Ia mengatakan langkah itu bertujuan untuk meredam lonjakan inflasi yang saat itu mencapai 17% setelah kenaikan harga BBM. Burhanuddin menilai kebijakan pengetatan moneter kala itu mampu menjaga stabilitas rupiah dan menurunkan inflasi secara bertahap hingga kembali ke level sekitar 6% pada 2006.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5). (Katadata)
Burhanuddin juga menilai tekanan terhadap rupiah saat ini masih relatif terkendali dibandingkan dengan krisis ekonomi masa lalu. Ia menilai target kurs rupiah dalam rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat ini jauh lebih rendah dibandingkan depresiasi pada krisis periode lalu.
“Rp 16 ribu- Rp 17 ribu ini kan kenaikannya 5%. Ini kecil sekali dibandingkan dengan dulu 42% saat krisis (1998) sampai 21% waktu itu (2005),” ujar Burhanuddin.