Scoot.co.id, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin pertemuan penting di Istana Negara pada Kamis, 21 Mei 2026, dengan sejumlah menteri kunci yang menangani sektor ekonomi dan investasi. Agenda utama pertemuan ini adalah koordinasi strategis yang vital bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Para pejabat tinggi yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain adalah Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Kehadiran mereka menunjukkan urgensi pembahasan isu-isu strategis yang digagas oleh Presiden.
Menurut pantauan Bisnis.com, kedatangan para menteri berlangsung secara bertahap. Agus Gumiwang, Perry Warjiyo, dan Rosan Roeslani tiba di Istana Negara sekitar pukul 12.15 WIB. Disusul kemudian oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang tiba pada pukul 12.30 WIB, melengkapi jajaran kabinet yang siap berdiskusi.
Menjelaskan maksud kedatangannya, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ia memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari sekadar santap siang, ia juga mengonfirmasi akan melaporkan perkembangan terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang fokus pada tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). “Ini mau lapor mekanismenya,” jelas Rosan, menegaskan progres inisiatif strategis tersebut.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengutarakan kesiapannya untuk menerima arahan langsung dari Presiden. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk memaparkan kondisi terkini sektor industri di Tanah Air, menegaskan peran sentral kementeriannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. “Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa selain menghadiri undangan makan siang, dirinya telah mempersiapkan data penting terkait kondisi ekspor nasional. Secara spesifik, Purbaya membawa informasi mengenai praktik manipulasi harga yang dilakukan oleh sepuluh perusahaan besar di sektor Crude Palm Oil (CPO). “Kalau ditanya saya akan jawab,” tegas Purbaya, mengindikasikan keseriusan masalah ini.
Purbaya kemudian menguraikan hasil temuannya, menjelaskan bahwa sepuluh perusahaan tersebut dipilih secara acak, dan hasilnya sangat signifikan. Ia merinci bahwa perusahaan-perusahaan itu terbukti melakukan praktik under-invoicing ekspor. “Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor,” kata Purbaya, menyoroti pelanggaran serius dalam tata niaga ekspor.
Sebagai ilustrasi, Purbaya memberikan contoh bahwa nilai ekspor yang ditetapkan oleh sepuluh perusahaan tersebut hanya mencapai seperempat atau sepertiga dari nilai sebenarnya di Amerika Serikat. “Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah,” pungkasnya, menegaskan dampak negatif praktik tersebut terhadap pendapatan negara dan daya saing ekspor Indonesia.