Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai sekitar Rp270 triliun sepanjang Januari hingga 30 Oktober 2025.
“Sebagai bentuk sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal, sejak Januari 2025 Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp269,97 triliun. Kalau dibulatkan, Rp270 triliun posisi hingga 30 Oktober 2025,” kata Perry dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat BI, Senin (3/11).
Perry menjelaskan, pembelian tersebut dilakukan dari pasar sekunder sebagai bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk melalui program debt switching atau pengelolaan utang dengan pemerintah senilai Rp199,9 triliun.
Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari strategi ekspansi likuiditas moneter di tengah ketidakpastian global. Selain melalui pembelian SBN, BI juga melakukan intervensi lewat transaksi tunai, spot, dan domestic non-delivery forward di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. “BI terus memperkuat transmisi penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, BI menurunkan outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,9 triliun menjadi Rp706,1 triliun per 27 Oktober 2025, atau berkurang Rp210,8 triliun sejak awal tahun. Sementara suku bunga deposit facility tetap di level 3,75 persen untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor riil.
Perry menambahkan, strategi operasi moneter juga diperkuat lewat pendalaman pasar uang dan valas. Hal ini termasuk perluasan underlying repo menggunakan sekuritas korporasi berkualitas tinggi, penerbitan Bank Indonesia Floating Rate Note (BI-FRN), serta pengembangan overnight index swap untuk tenor di atas overnight.
“Bank Indonesia juga menerbitkan BI-FRN dalam rangka mengembangkan overnight index swap untuk tenor di atas overnight, guna membentuk struktur suku bunga pasar serta memperluas investor sukuk Bank Indonesia agar dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk pihak bukan penduduk,” katanya.