Seiring merebaknya isu pendanaan pemerintah, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dengan tegas membantah keterlibatan anggaran negara dalam produksi film “Merah Putih: One for All”. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (17/8), Teuku Riefky menekankan bahwa kementeriannya sama sekali tidak mengucurkan dana sepeser pun untuk proyek film animasi tersebut. Meskipun demikian, pihaknya mengakui telah memberikan masukan dan evaluasi substantif sebelum film tersebut tayang.
Masukan yang diberikan kepada tim produksi “Merah Putih: One for All” itu, menurut Teuku, disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar. Irene telah secara intensif mendiskusikan hasil karya film tersebut bersama para pembuatnya, memberikan panduan dan perspektif pemerintah dalam proses kreatif mereka. Teuku juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penayangan film di bioskop sepenuhnya berada di tangan manajemen bioskop, bukan intervensi pemerintah.
Lebih lanjut, Menteri Teuku Riefky Harsya menyampaikan visi kementeriannya, bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif harus memiliki kebebasan untuk menghasilkan karya dari proses kreatif mereka. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk akhir dari setiap karya tersebut agar semakin berdaya saing. Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif tanpa harus terlibat langsung dalam pendanaan produksi.
Secara terpisah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, membenarkan bahwa ia pernah menerima tim produksi film “Merah Putih: One For All” dalam sebuah audiensi. Namun, seperti yang ia sampaikan dalam unggahan Instagramnya pada Senin (11/8), pertemuan tersebut murni terbatas pada sesi pemberian masukan. Irene mengapresiasi penayangan film animasi ini menjelang HUT ke-80 RI, melihatnya sebagai manifestasi kebebasan para “pejuang” ekonomi kreatif untuk memamerkan karya selama memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan, “Saya menyampaikan beberapa masukan, termasuk teknis terkait cerita, karakter looks and feels, trailer dan lain-lain. Ini selalu saya lakukan di setiap audiensi dengan semua pihak.”
Di tengah pusaran tudingan dan hujatan dari netizen terkait dugaan aliran dana pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar, Produser film “Merah Putih: One For All”, Toto Soegriwo, dengan tegas membantah keras tuduhan tersebut. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial X miliknya pada Senin (11/8), Toto Soegriwo menegaskan, “Saya, Toto Soegriwo selaku produser, dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji.” Ia menambahkan, dirinya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari pemerintah atau terlibat dalam tindakan korupsi, membantah setiap spekulasi yang beredar di publik.
Ringkasan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa film animasi “Merah Putih: One for All” tidak didanai oleh anggaran negara. Meskipun demikian, Kementerian memberikan masukan substantif melalui Wakil Menteri Irene Umar, yang berdiskusi intensif dengan tim produksi mengenai berbagai aspek film.
Baik Menteri maupun Wakil Menteri menekankan bahwa pemerintah mendukung kebebasan pelaku ekonomi kreatif dalam berkarya. Produser film, Toto Soegriwo, juga membantah tudingan adanya aliran dana pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar, dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah.