Scoot.co.id – , JAKARTA — Pasar modal Indonesia mengalami tekanan signifikan yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut turun dari level 9.200 ke 5.900, mendekati kondisi yang pernah terjadi saat krisis keuangan global 2008.
Kondisi tersebut juga diikuti pelemahan harga saham sejumlah bank besar, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Penurunan harga saham dinilai terjadi seiring keluarnya sebagian dana investor asing dari pasar domestik akibat menurunnya kepercayaan terhadap prospek perekonomian dan kebijakan pemerintah. Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng situasi tersebut. Meski Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi di pasar keuangan, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan dan pasar saham belum menunjukkan pemulihan yang kuat.
“Ekonomi bukan cuma soal angka pertumbuhan yang bagus di atas kertas. Saat ini yang runtuh adalah kepercayaan investor. Kita butuh sense of crisis dari pemerintah,” ujar Didik dalam pesan singkat, Sabtu (6/6/2026).
Didik menilai kondisi saat ini mengingatkan pada pesan yang kerap disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemulihan ekonomi tidak akan berhasil tanpa kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hati-hati.
Ia menekankan, apabila pemerintah terus membiarkan belanja negara membengkak untuk membiayai program-program baru tanpa evaluasi yang memadai, sementara DPR hanya berperan sebagai pemberi persetujuan, investor berpotensi terus menjauh dari pasar domestik. Dampak keluarnya modal asing tersebut, lanjut dia, dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat tingginya permintaan dolar AS.
“Kuncinya ada pada kepastian hukum dan tata kelola anggaran. Jika kepercayaan pasar kembali, barulah ekonomi masyarakat bisa ikut pulih,” kata Didik.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah dipengaruhi persepsi atau sentimen negatif terhadap perekonomian nasional yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Menurut Purbaya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga. Hal tersebut terlihat dari kinerja APBN yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.
“Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang tidak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana, aktivitas ekonomi meningkat. Tapi ketika persepsi berkembang bahwa kita mau hancur dan segala macam, sebagian orang terpengaruh,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) bersama dengan Mensesneg Prasetyo Hadi (kiri), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal (kanan) bertumpu tangan usai rapat koordinasi tentang fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia sepakat untuk memfokuskan fiskal dan moneter agar bisa seirama demi menciptakan stabilisasi nilai tukar rupiah. – (ANTARA FOTO/Meli Pratiwi)
Purbaya menegaskan pemerintah bersama BI akan memperkuat koordinasi guna menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
“Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuma kita pererat lagi,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target. Kita selalu ingin mempercepat belanja hingga mencapai Rp 1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Secara detail, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.