Peringatan serius telah dilayangkan oleh empat lembaga keuangan dan energi terkemuka dunia – Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) – mengenai krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz. Mereka menyatakan bahwa situasi ini berpotensi besar mengancam perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (29/5/2026) lalu, lembaga-lembaga tersebut menyoroti dampak “sangat asimetris dan masif” dari konflik di Timur Tengah. Dampak ini secara khusus terasa pada pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara serta wilayah.
Meskipun negara-negara rentan diprediksi akan menjadi pihak yang paling merasakan imbas kenaikan harga bahan bakar dan pupuk, peringatan khusus ditujukan pula bagi negara-negara di Belahan Bumi Utara. Mereka tidak akan luput dari dampak parah apabila ketegangan di Selat Hormuz terus memburuk.
Situasi ini diperparah dengan “penyusutan persediaan minyak global yang mencapai rekor”. Hal ini terjadi sebagai respons langsung terhadap hilangnya pasokan besar-besaran yang biasanya melintasi Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan energi dunia.
Jika arus pelayaran tidak segera kembali normal, risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, kondisi pasar, dan stabilitas ekonomi global akan meningkat tajam. Ini terutama mengingat cepatnya penipisan cadangan minyak global menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara.
Menyikapi urgensi krisis ini, keempat lembaga tersebut berkomitmen untuk terus berkoordinasi erat. Mereka akan memantau perkembangan situasi secara cermat, menyelaraskan upaya untuk mendukung negara-negara yang paling terdampak, dan menjaga stabilitas ekonomi global agar tidak semakin terancam.
Latar belakang krisis ini mencakup serangkaian peristiwa geopolitik yang memanas. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Washington dan Teheran kemudian menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April sebagai upaya meredakan ketegangan.
Namun, harapan untuk resolusi damai meredup setelah perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas. Situasi semakin eskalatif ketika Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, yang secara signifikan membatasi akses maritim negara tersebut.
Iran Klaim Tetapkan Kendali Permanen Selat Hormuz
Di tengah eskalasi konflik, Iran membuat pernyataan mengejutkan. Melalui Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, kepada RIA Novosti, Teheran mengklaim telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz.
Azizi menegaskan bahwa “Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri. Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara.” Pernyataan ini menggarisbawahi tekad Iran untuk memegang kendali penuh atas jalur perairan vital tersebut.
Lebih lanjut, Azizi memperingatkan Amerika Serikat agar meninggalkan pandangan bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek. Ia juga mendesak negara-negara di kawasan agar “menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran,” sebuah seruan yang menandakan pergeseran signifikan dalam dinamika regional.
Klaim ini dilontarkan di tengah meningkatnya ketegangan global terkait pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang diakui sebagai salah satu rute perdagangan energi terpenting dan paling strategis di dunia.
AS akan Awasi Selat Hormuz
Sementara itu, Amerika Serikat secara tegas menolak klaim Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak akan berada di bawah kendali Iran atau negara lain mana pun. Ia menegaskan komitmen AS untuk memastikan jalur perairan strategis tersebut tetap terbuka bagi semua pihak.
Dalam rapat kabinet pada Rabu (27/5/2026), Trump berujar, “Tidak, selat itu akan terbuka bagi semua pihak. Itu adalah perairan internasional, tidak ada yang akan mengendalikannya. Kami akan mengawasinya, kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada yang akan mengendalikannya.” Pernyataan ini mencerminkan sikap tidak kompromi Washington terhadap status Selat Hormuz.
Trump juga menambahkan bahwa isu mengenai Selat Hormuz masih dalam tahap negosiasi dengan Iran, namun ia secara jelas menyatakan bahwa “meskipun Iran ingin menguasai selat tersebut, hal itu tidak akan terjadi,” memperjelas posisi AS yang tak tergoyahkan.
Sebagai bagian dari strategi AS, Angkatan Laut mereka pada 13 April mulai memberlakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz. Washington menyatakan bahwa kapal-kapal non-Iran tetap bebas melintasi jalur perairan tersebut, asalkan tidak membayar biaya apa pun kepada Teheran.
Meskipun pemerintah Iran belum secara resmi mengumumkan pemberlakuan pungutan tersebut, rencana terkait hal itu disebut telah dibahas secara internal. Sebagai respons atas situasi yang memburuk, pada awal Mei, Presiden Trump mengumumkan inisiatif “Project Freedom” yang bertujuan membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz untuk keluar dari kawasan tersebut.
Menariknya, sehari setelah diluncurkan, Trump menunda operasi tersebut, mengindikasikan adanya harapan untuk mencapai kesepakatan diplomatik dengan Iran. Namun, pada Selasa, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) membantah laporan yang menyebut pihaknya kembali mengawal kapal-kapal yang melintas di jalur perairan tersebut, menunjukkan bahwa situasi masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.