PIKIRAN RAKYAT – Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi yang menguat, Jawa Barat justru menghadapi tantangan serius berupa kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar menunjukkan, meskipun ekonomi Jawa Barat tumbuh impresif 5,20 persen secara tahunan pada kuartal III 2025, angka pengangguran terbuka justru merangkak naik menjadi 6,77 persen. Kondisi ini ironis, mengingat jumlah pengangguran di Jawa Barat hingga Agustus 2025 telah mencapai 1,78 juta orang, meningkat 0,02 persen poin dari 6,75 persen pada Agustus 2024.
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Lampaui Nasional
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa lonjakan pengangguran ini sebagian besar disebabkan oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri tekstil sepanjang tahun terakhir. Sektor industri pengolahan sendiri menyumbang 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini, menjadikannya sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Herman menyoroti dampak isu tarif resiprokal di awal tahun yang sangat mengguncang industri manufaktur. Meskipun tarif ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat senilai sekitar 18 miliar Dolar AS tersebut telah berhasil diturunkan menjadi 19 persen, dampak psikologis dan operasionalnya telah memicu PHK massal selama berbulan-bulan, sebuah realitas yang tak terhindarkan dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi jelang tutup tahun 2025.
Indef: Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Persen Tunjukkan Daya Beli Masyarakat Belum Pulih
Meski demikian, setelah serangkaian negosiasi tarif, Herman menyatakan situasi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan aktivitas ekspor yang kembali menggeliat. Harapan besar kini tertumpu pada kuartal terakhir 2025 untuk melihat penurunan angka TPT. Sejalan dengan itu, investasi di Jawa Barat juga melonjak signifikan, mencapai Rp 7,1 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfokus mengarahkan investasi ini ke sektor industri padat modal dan padat teknologi, seperti pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) di Kabupaten Subang yang diproyeksikan mampu menyerap 18.000 tenaga kerja terampil setelah beroperasi penuh.
Sektor-sektor inovatif ini menuntut ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian khusus di bidang teknologi, termasuk Kecerdasan Buatan (AI) dan Blockchain. Menyadari hal tersebut, Herman menekankan pentingnya program upskilling tenaga kerja untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Saat ini, tantangan utama adalah memastikan serapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai respons, berbagai terobosan dilakukan, termasuk inisiatif masif dari dinas tenaga kerja di 27 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelatihan link and match, di mana peserta pelatihan langsung disinkronkan dengan kebutuhan industri. Contoh konkretnya adalah pelatihan bagi 2.000 orang di Garut yang langsung berujung pada penyerapan kerja oleh industri terkait.
Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Persen Tak Berkualitas, Warning Kelas Menengah Makin Tertekan
Fokus pada pelatihan vokasi yang tersinkronisasi langsung dengan kebutuhan industri menjadi prioritas utama. Herman menegaskan komitmen untuk memastikan setiap program pelatihan mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan relevan dengan permintaan pasar.
Walhi Kritik Setahun Kerja Prabowo-Gibran, Target Pertumbuhan Ekonomi Berdampak pada Sumber Daya Alam
Menanggapi fenomena ini, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Muhamad Nur, menyatakan bahwa anomali kenaikan pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi adalah situasi yang mungkin terjadi. Ia menyoroti kekhawatiran terhadap gangguan pada industri padat karya yang berdampak langsung pada jumlah pengangguran sepanjang tahun 2025. Nur optimis, dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan sektor perbankan dalam mendorong sektor-sektor padat karya lainnya, diharapkan ada perbaikan data dan penurunan angka pengangguran pada akhir tahun.
Tingkat Pengangguran Bandung Barat Capai 6,7 Persen, Disnakertrans Gelar Job Fair Mini di 4 Kecamatan
Nur menekankan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor lain yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, serta perkebunan. “Produk UMKM Indonesia diminati banyak negara, ini peluang besar untuk ekspansi produksi dan penciptaan lapangan kerja baru,” tegasnya. Lebih lanjut, Nur juga sepakat bahwa penguatan pelatihan vokasi sangat krusial agar tenaga kerja siap menghadapi dinamika perubahan industri, khususnya dengan melonjaknya investasi kendaraan listrik yang memerlukan lulusan siap kerja dari SMK dan lembaga vokasi.
Angka Pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya Diklaim Turun Drastis
Ringkasan
Meskipun ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,20 persen pada kuartal III 2025, tingkat pengangguran terbuka justru naik menjadi 6,77 persen, mencapai 1,78 juta orang. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh PHK, terutama di industri tekstil akibat isu tarif resiprokal dan dinamika pasar global. Namun, setelah negosiasi tarif, situasi mulai membaik dan investasi melonjak, khususnya di sektor industri padat modal dan teknologi seperti pabrik kendaraan listrik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfokus pada pelatihan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Muhamad Nur, menekankan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM, pertanian, dan perkebunan, serta penguatan pelatihan vokasi agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan industri, termasuk investasi di sektor kendaraan listrik.