PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero akan menutup berbagai jalur perlintasan kereta api sebidang yang tidak memenuhi syarat keselamatan. Pemerintah akan menata ulang sekitar 1.800 perlintasan kereta api di berbagai wilayah sebagai bentuk evaluasi menyusul tragedi yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
“Selama (perlintasan tersebut) tidak memenuhi syarat-syarat yang menjamin keselamatan, maka harus kami tutup. Jika itu (perlu) ditutup dengan jalur hukum, maka akan kami tempuh,” kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).
Bobby menyebut perusahaan akan membuat daftar prioritas perlintasan yang akan ditertibkan terlebih dahulu tahun ini. Penertiban ini diprioritaskan utamanya bagi perlintasan yang sangat membahayakan.
Penertiban perlintasan sebidang ini bisa dilakukan melalui peningkatan dan pemenuhan syarat keselamatan, baik itu melalui pemasangan jalan layang atau flyover maupun memasang palang pintu bersistem.
“Untuk keselamatan tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kami sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu sedemikian banyak korban yang berjatuhan,” ucapnya.
Dia mengatakan penertiban ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembenahan dan penanganan perlintasan kereta api baik itu yang resmi maupun yang tidak terdaftar. Bobby berharap masyarakat dapat turut serta mendukung penertiban sebidang ini dalam dua hal. Pertama, masyarakat tidak membuat perlintasan liar lagi.
“Perlintasan liar ini menghalangi jarak pandang atau visibility masinis kami,” katanya.
Kedua, masyarakat diharapkan tidak melanggar perlintasan kereta api yang sudah dijaga dan dipasang alatnya.
“Begitu pula (perlintasan) yang sudah kami tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan mohon jangan dibuka lagi,” ujar Bobby.
Siapkan Anggaran Rp 4 Triliun
Presiden Prabowo Subianto berencana mengucurkan Rp 4 triliun untuk menata ulang sekitar 1.800 perlintasan kereta api di berbagai wilayah. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan sumber dana yang akan digelontorkan guna merealisasikan rencana tersebut.
“Itu dari pemerintah, dari kami ada budget juga. Tapi anggaran ini memang kan di Kemenhub, perasarana itu menjadi bagian dari belanja pemerintah,” kata Dony di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dana tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama,” kata Airlangga di kantornya, Selasa (28/4).
Airlangga mengatakan, presiden telah menargetkan perbaikan 1.800 perlintasan kereta pada 2026. Ia mengatakan, 1.800 perlintasan kereta itu diharuskan memiliki pintu.
“Apalagi dengan kejadian ini, kami melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi masal kita. Dan itu Bapak Presiden menyampaikan, akan ada tambahan untuk keseluruhan dari proses keamanan, dan juga akan dievaluasi,” kata dia.