Scoot.co.id, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan keyakinannya bahwa kesepakatan strategis pertukaran utang, atau debt switch, dengan Bank Indonesia (BI) akan menjadi instrumen vital dalam meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah kolaboratif ini mencakup eksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun yang dijadwalkan pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah dan otoritas moneter untuk mengelola keuangan negara secara prudent.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa implementasi pertukaran SBN ini secara fundamental akan mengurangi volume penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang reguler. “Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/2/2026). Intervensi langsung dari bank sentral ini berarti pemerintah dapat secara signifikan mengurangi tekanan untuk menerbitkan utang baru, sekaligus menekan lonjakan biaya pinjaman di masa mendatang.
Hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: pengurangan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini mampu mengimbangi tekanan jual yang kerap terjadi di pasar obligasi, sekaligus mencegah melonjaknya beban bunga pinjaman pemerintah. Belakangan ini, tren yield SBN memang menunjukkan peningkatan yang patut dicermati. Sebagai contoh, pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%. Namun, per 20 Februari 2026, angka tersebut telah menanjak menjadi 6,45%, yang berarti kenaikan sebesar 41 basis poin hanya dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Kenaikan yield SBN yang terus menerus ini akan berimplikasi pada semakin beratnya beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah ke depan.
Lebih lanjut, Suminto menegaskan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder ini akan dieksekusi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip mekanisme pasar. “Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar,” tambahnya, menekankan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Sebagai informasi krusial, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun untuk tahun 2026 ini sebagian besar berasal dari utang pemerintah kepada BI yang merupakan hasil kebijakan burden sharing selama era pandemi Covid-19, dan akan jatuh tempo pada tahun tersebut.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, total SBN seri variable rate yang secara khusus dijual kepada BI di pasar perdana mencapai nilai Rp612,56 triliun. Utang pemerintah kepada BI ini memiliki jadwal jatuh tempo yang tersebar: Rp100 triliun pada 2025, Rp154,5 triliun pada 2026, Rp154,5 triliun pada 2027, Rp152,06 triliun pada 2028, dan Rp51,5 triliun pada 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan debt switch tahun 2026 adalah langkah strategis berkelanjutan dalam pengelolaan utang negara.