JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melontarkan sorotan tajam terhadap capaian penyerapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih rendah hingga kuartal III tahun 2025. Data realisasi belanja pemerintah per 30 September 2025 menunjukkan bahwa dari total proyeksi anggaran K/L sebesar Rp 1.275,6 triliun, baru Rp 800,9 triliun atau sekitar 62,8 persen yang berhasil terserap.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama melihat masih adanya K/L dengan alokasi anggaran besar namun penyerapannya masih di bawah 50 persen. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara secara spesifik menyebutkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian sebagai tiga entitas yang menjadi perhatian. Pernyataan ini disampaikan Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025 yang digelar di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/10/2025).
Secara lebih rinci, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan utama karena mencatat serapan anggaran paling rendah di antara seluruh K/L, yakni hanya Rp 19,7 triliun atau 16,9 persen dari total pagu Rp 116,6 triliun. Angka yang sangat minim ini menjadi alarm, mengingat BGN mengemban misi penting dengan program-program strategis untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Tidak jauh berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melaporkan realisasi belanja sebesar Rp 41,3 triliun, yang baru mencapai 48,2 persen dari total outlook Rp 85,7 triliun. Demikian pula dengan Kementerian Pertanian, yang capaian penyerapan anggarannya masih stagnan di angka Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari total alokasi Rp 27,3 triliun.
Menyikapi kondisi ini, Kemenkeu secara tegas mendesak seluruh K/L untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan pada kuartal IV. Langkah ini krusial untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Suahasil Nazara menambahkan, “Kita memerlukan belanja di kuartal IV-2025, namun kami juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap K/L.”
Pemerintah sangat menekankan pentingnya akselerasi proyek dan pengadaan barang dan jasa guna memastikan penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal. Selain itu, K/L juga diminta untuk secara proaktif memperkuat monitoring penggunaan dana serta mempercepat pembayaran termin kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Suahasil Nazara kembali menegaskan bahwa belanja K/L merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaannya, aspek efisiensi dan akuntabilitas anggaran harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan demi manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Kendati demikian, di tengah tantangan ini, beberapa K/L justru berhasil menunjukkan kinerja positif dengan mencatat serapan anggaran yang cukup tinggi hingga akhir September. Di antara yang menonjol adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri dengan realisasi Rp 63,1 triliun atau 88,3 persen, diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 9,5 triliun atau 76,5 persen, serta Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai Rp 52,5 triliun atau 75,2 persen.
Capaian impresif juga terlihat pada Kementerian Sosial (Kemensos) dengan realisasi Rp 59 triliun atau 74,2 persen, sedikit di bawah Polri yang menyerap Rp 103 triliun atau 74,3 persen. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut mencatat progres baik sebesar Rp 62,8 triliun atau 73 persen. Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyerap dana signifikan Rp 167,1 triliun atau 67,5 persen. Disusul Kemendiktisaintek dengan Rp 36,8 triliun atau 69,4 persen, dan Kemendikdasmen sebesar Rp 31,4 triliun atau 66,8 persen.
Melengkapi daftar K/L dengan performa baik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi Rp 13,6 triliun atau 58,8 persen, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebesar Rp 13,4 triliun atau 55,8 persen, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mencapai Rp 9,8 triliun atau 65 persen. Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah menargetkan sisa anggaran sekitar Rp 474,7 triliun dapat terserap optimal sebelum penutupan tahun anggaran 2025.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya penyerapan anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L) hingga kuartal III tahun 2025. Dari total proyeksi anggaran K/L sebesar Rp 1.275,6 triliun, baru Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen yang terserap. Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian menjadi perhatian khusus karena serapan anggaran mereka masih di bawah 50 persen.
BGN mencatat serapan terendah, hanya 16,9 persen dari pagu, sementara KemenPU dan Kementan masing-masing mencapai 48,2 persen dan 32,8 persen. Kemenkeu mendesak K/L untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di kuartal IV guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Beberapa K/L seperti Kemenkeu, Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama mencatatkan serapan anggaran yang cukup tinggi.