Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengumumkan penundaan konferensi pers bulanan APBN KiTA, sebuah agenda krusial yang rutin menyajikan detail penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat luas. Keputusan ini diambil di tengah situasi yang tidak kondusif di ibu kota.
Agenda penting ini, yang sedianya digelar hari ini, Jumat (29/8), kini dijadwalkan ulang pada Rabu, 3 September 2025. Sebelum akhirnya diundur, Kemenkeu sempat mengumumkan perubahan format acara dari tatap muka di Aula Djuanda I Lantai M Kementerian Keuangan menjadi konferensi pers daring.
Melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), Kemenkeu pada pukul 06.46 WIB, Jumat (29/8), menyampaikan perubahan pertama tersebut. Pengumuman itu menyebutkan, “Mempertimbangkan situasi keamanan per dinihari tadi, maka Konferensi Pers APBN KiTA akan dilakukan secara online melalui zoom/video conference pukul 09.30.” Ini menunjukkan respons awal Kemenkeu terhadap kondisi yang berkembang.
Namun, tak lama berselang, pada pukul 09.09 WIB di hari yang sama, Biro KLI Kemenkeu kembali mengeluarkan pengumuman. Kali ini, jadwal konferensi pers APBN KiTA resmi diundur sepenuhnya, dengan pernyataan, “Ijin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTA dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.”
Penundaan agenda penting tidak hanya menimpa Kementerian Keuangan. Pemerintah juga turut membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025. Acara berskala nasional ini, yang direncanakan berlangsung pukul 14.00 – 15.30 WIB di Istana Negara, bahkan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembatalan berbagai agenda pemerintah pada hari ini, Jumat (29/8), secara langsung disebabkan oleh gejolak aksi demonstrasi yang meluas di wilayah Jakarta Pusat. Lokasi seperti depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, menjadi titik kumpul massa sejak dini hari, memicu keprihatinan atas situasi keamanan.
Dampak dari situasi ini terasa luas, tidak hanya pada agenda pemerintah, tetapi juga pada aktivitas sehari-hari masyarakat. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama dilaporkan tersendat, menyebabkan pusat kota Jakarta sempat lumpuh. Sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kericuhan, beberapa pusat perbelanjaan bahkan memutuskan untuk menutup operasionalnya sementara waktu. Salah satu yang mengumumkan penutupan adalah Mal Atrium Senen.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda konferensi pers bulanan APBN KiTA yang semula dijadwalkan pada Jumat, 29 Agustus, dan diundur menjadi Rabu, 3 September 2025. Alasan penundaan adalah situasi keamanan yang tidak kondusif di ibu kota, yang juga menyebabkan perubahan format acara menjadi daring sebelum akhirnya ditunda.
Selain Kemenkeu, pemerintah juga membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025 yang seharusnya dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pembatalan ini disebabkan oleh aksi demonstrasi di Jakarta Pusat yang menyebabkan gangguan lalu lintas dan penutupan sementara pusat perbelanjaan seperti Mal Atrium Senen.