Meskipun hampir seluruh pelosok negeri telah terjangkau listrik, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti ironi di balik capaian tersebut: kualitas layanan kelistrikan nasional yang masih jauh dari harapan. Dalam PYC International Energy Conference (IEC) 2025, Sabtu (23/8), AHY mengungkapkan bahwa meskipun 99,83% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses listrik – sebuah prestasi besar bagi negara kepulauan – tantangan krusial masih membayangi.
Di balik angka aksesibilitas yang membanggakan itu, realitas yang dihadapi rumah tangga cukup memprihatinkan. Masyarakat masih sering merasakan pemadaman listrik, bahkan lebih dari lima jam setiap tahunnya, disertai berbagai gangguan layanan. AHY menegaskan, “Kualitas listrik kita masih belum merata.” Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada perekonomian. Produktivitas listrik tercatat masih rendah, hanya menyumbang kurang dari 2% pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), menggambarkan urgensi perbaikan kualitas infrastruktur energi.
Menjawab tantangan tersebut, AHY menekankan bahwa langkah krusial adalah mempercepat transisi energi menuju target emisi nol bersih pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat. Namun, ambisi besar ini tentu membutuhkan investasi transisi energi yang kolosal. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan transisi ini bisa mencapai lebih dari US$1 triliun, atau sekitar Rp1,63 kuadriliun, dalam tiga dekade mendatang. “Skalanya memang besar, tetapi biaya ini jika kita tidak ditindak akan jauh lebih besar,” ujar AHY, mengingatkan tentang konsekuensi dari kelambanan.
Selain kebutuhan investasi yang masif, beban subsidi energi juga menjadi sorotan. Pada tahun 2023, subsidi energi mencapai angka fantastis Rp6,7 triliun, sebuah jumlah yang signifikan menekan anggaran negara. Kondisi ini memperkuat argumen akan perlunya strategi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk mewujudkan energi bersih serta mengurangi tekanan fiskal.
Untuk mengatasi kompleksitas tantangan ini, AHY menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Keterlibatan aktif dari sektor swasta, lembaga keuangan pembangunan, dan para investor menjadi kunci. Mekanisme pembiayaan inovatif yang diusulkan antara lain blended finance, jaminan kredit, viability gap funding, hingga penerbitan obligasi hijau. Instrumen-instrumen ini diharapkan mampu menarik modal untuk proyek hijau dan infrastruktur berkelanjutan.
Mewujudkan investasi besar ini membutuhkan pondasi yang kuat. Oleh karena itu, AHY menekankan pentingnya kerangka kerja keuangan yang transparan dan disiplin. Hal ini krusial untuk meminimalisir risiko investasi dan meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan. “Singkatnya, kita butuh arsitektur keuangan baru yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi kenyataan yang dapat diinvestasikan,” tegasnya, menyoroti urgensi reformasi struktural.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan mendesak yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan bahkan geopolitik. Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan telah diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dengan menjadikan infrastruktur berkelanjutan dan investasi publik sebagai prioritas utama. Ini menandakan tekad Indonesia untuk membangun masa depan energi yang lebih hijau dan andal.
Ringkasan
Meskipun akses listrik di Indonesia telah mencapai 99,83%, kualitasnya masih tidak merata. Masyarakat masih sering mengalami pemadaman listrik lebih dari lima jam per tahun, yang berdampak pada kenyamanan dan produktivitas ekonomi. Rendahnya kontribusi sektor listrik terhadap PDB (kurang dari 2%) menunjukkan urgensi peningkatan kualitas infrastruktur energi.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempercepat transisi energi menuju emisi nol bersih, membutuhkan investasi besar (lebih dari US$1 triliun) dan strategi pembiayaan inovatif. Keterlibatan sektor swasta dan investor melalui mekanisme seperti blended finance dan obligasi hijau sangat penting untuk menarik modal guna proyek energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan.