Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurahman, menyatakan optimisme tinggi bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) kepada UMKM dapat ditekan hingga di bawah 4% pada akhir tahun ini. Keyakinan tersebut didukung oleh data terbaru yang menunjukkan tren positif, di mana NPL kredit UMKM telah menurun dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025.
Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah menggarisbawahi adanya tren peningkatan NPL kredit UMKM, yang tercatat sebesar 4,03% pada Januari 2025. Namun, Maman menilai penurunan yang terjadi pada akhir paruh pertama tahun ini adalah hasil dari peningkatan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semakin mendalam dan efektif.
“Pengawasan penyaluran KUR kami perdalam hingga ke tingkat provinsi, sebuah langkah yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Distribusi KUR kini tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas,” jelas Maman kepada Katadata.co.id pada Selasa (9/9). Oleh karena itu, Maman Abdurahman telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan KUR tahun ini, dengan target ambisius untuk menurunkan NPL KUR dari 3% pada akhir tahun lalu menjadi sekitar 2% tahun ini.
“Kami memang secara aktif mendorong penurunan NPL kredit UMKM. Dengan adanya tren penurunan pada Juni 2025, kami akan menjaga momentum ini hingga akhir tahun,” tambahnya. Sebelumnya, Maman juga gencar mendorong pihak perbankan untuk membentuk tim pendampingan UMKM. Menurutnya, tim khusus ini sangat vital dalam penyaluran KUR untuk menekan potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Maman mencontohkan keberhasilan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mampu menekan NPL sektor UMKM hingga sekitar 0,86% pada Agustus 2024 berkat penggunaan tim pendamping. Ia menjelaskan, PNM menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membiayai operasional tim pendamping tersebut. “Ada margin keuntungan dalam proses penyaluran kredit di industri keuangan ini. Mengapa tidak dialokasikan 1% sampai 1,5% dari margin kredit sebagai biaya operasional tim pendamping di bank-bank penyalur KUR?” ujar Maman di kantornya pada Jumat (25/4).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa tim pendamping UMKM ini akan membekali para penerima KUR dengan berbagai keahlian penting, seperti pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Kehadiran tim pendamping di bank-bank penyalur KUR dinilai krusial untuk menekan angka NPL saat ini.
Lebih lanjut, Maman menyatakan bahwa penyaluran KUR masih dianggap aman selama NPL sektor UMKM berada di bawah 5%. Ia mengakui bahwa NPL sektor UMKM berada di atas 4% selama 10 dari 12 bulan sepanjang tahun lalu, dengan angka tertinggi mencapai 4,27% pada Mei 2024. “Kami masih bisa memahami mengapa NPL di sektor UMKM berada di atas 4%, namun kami harus melakukan upaya konkret untuk dapat menekan NPL tersebut,” pungkasnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor UMKM.