Riau Genjot Produktivitas Padi: Pemprov & BI Jamin Ketahanan Pangan

Scoot.co.id , PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi, sebuah pilar krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Upaya ini bersinergi erat dengan peran vital Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau yang konsisten menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis. Kolaborasi hulu-hilir yang kokoh ini diharapkan mampu secara bertahap mengurangi ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Wiwik Suryani, mengungkapkan data yang menantang: produksi beras lokal saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 22% dari total kebutuhan masyarakat Riau yang mencapai tujuh juta jiwa. Mayoritas pasokan vital ini masih bergantung pada kiriman dari Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, bahkan hingga Jawa.

“Ini menjadi tantangan besar bagi kami, agar ke depan Riau tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah,” tegas Wiwik saat diwawancarai oleh Tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (30/10).

Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) mengambil inisiatif ambisius melalui program nasional Swasembada Pangan. Strategi utamanya adalah memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah untuk mendongkrak produktivitas padi.

Tahun ini, Riau menerima alokasi program Optimalisasi Lahan Sawah (OPLAH) seluas 21.000 hektare, dengan 19.000 hektare di antaranya sudah memasuki tahap pengerjaan fisik yang melibatkan kerja sama dengan TNI. Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Rokan Hilir seluas 500 hektare ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, menambah potensi lahan pertanian produktif.

“Jika berjalan sesuai rencana, lahan ini akan menjadi lahan produktif pada tahun depan dan hasilnya langsung dirasakan petani,” jelas Wiwik, penuh optimisme akan dampak positif bagi para petani.

Dari total lahan baku sawah sekitar 59.000 hektare yang dimiliki Provinsi Riau, baru sekitar 30% yang berfungsi optimal. Oleh karena itu, Pemprov Riau menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, bahkan mencontoh keberhasilan Siak yang mencapai IP 300. Upaya masif ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari Dinas PUPR, TNI, BUMDes, perguruan tinggi, hingga kerja sama intensif dengan Bank Indonesia.

Wiwik juga menyoroti peran penting Bank Indonesia Riau dalam memperkuat kapasitas petani. Melalui penerapan smart farming dan modernisasi pertanian, BI telah memberikan dukungan signifikan di beberapa kabupaten, membantu petani mengadopsi teknologi mutakhir.

“BI sangat mendukung peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian. Kami ingin memperluas penerapannya ke daerah lain,” ungkap Wiwik. Selain fokus pada peningkatan produksi, Pemprov Riau juga mengajukan bantuan alat pascapanen modern ke Kementerian Pertanian. Langkah ini bertujuan agar gabah hasil panen tidak lagi perlu dikirim keluar daerah untuk digiling, sehingga nilai tambah dapat dinikmati langsung di Riau.

Sejalan dengan komitmen Pemprov Riau dalam mendongkrak produksi padi, Bank Indonesia memainkan peran strategis yang tak kalah krusial, yaitu menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga di pasar.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa upaya penguatan ketahanan pangan selalu terjalin erat dengan pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok volatile food. Kondisi ini menuntut langkah proaktif dan terkoordinasi.

“Upaya menjaga ketahanan pangan selalu berkaitan erat dengan menjaga stabilitas harga. Karena itu, BI Riau bersama mitra terkait memperkuat program dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Panji, menjelaskan landasan strategi mereka.

Dalam menjalankan misi pengendalian harga, BI Riau mengandalkan dua instrumen utama: Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP Bulog yang rutin digelar di berbagai kabupaten/kota. GPM efektif menstabilkan harga saat terjadi lonjakan permintaan, sementara SPHP memastikan pasokan beras mencukupi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi semakin sentral dan meluas. Menurut Panji, TPID tidak hanya bertugas mengendalikan harga, melainkan juga berfokus pada pembentukan ekosistem pertanian yang produktif dan tangguh secara menyeluruh, mencakup aspek hulu hingga hilir.

“Pendampingan dan evaluasi TPID memastikan program yang dijalankan bukan sekadar menekan inflasi, tetapi membangun fondasi sistem pertanian berkelanjutan,” tegas Panji, menggambarkan visi jangka panjang TPID.

Dalam konteks Riau, strategi 4K—yang meliputi Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif—menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan. Dua aspek pertama, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, menjadi sangat krusial mengingat produksi padi Riau yang masih jauh dari memadai dan sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari luar daerah.

“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi di Riau,” kata Panji, menggarisbawahi dampak positif dari program-program tersebut.

Sinergi antara Pemprov Riau dan BI ini telah membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling menguatkan. Kolaborasi strategis ini merupakan kunci untuk mencapai target ambisius kenaikan produktivitas padi sebesar 8-10% pada tahun depan, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan Riau dalam jangka panjang. Dengan dukungan lintas instansi, adopsi teknologi pertanian modern, dan koordinasi kebijakan yang lebih solid, transformasi sektor pangan Riau kini menunjukkan arah yang lebih kuat dan menjanjikan masa depan yang berkelanjutan.