Scoot.co.id MEDAN – Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut), sebagai Koordinator Wilayah BI Sumatra, gencar mendorong pemerintah daerah di seluruh Sumatra untuk memperkuat sinergi. Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik investasi di wilayah yang kaya potensi ini.
Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatra yang baru-baru ini diadakan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyoroti pentingnya transformasi Sumatra. Fokusnya adalah mengatasi hambatan investasi dengan strategi Think Big, Start Small, Move Fast. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Kepala KPw BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menekankan bahwa investasi adalah kunci untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatra. Dalam Rakor tersebut, Rudy memperkenalkan konsep BATAM sebagai solusi. Konsep ini menekankan kemudahan akses dan tata kelola untuk menarik investor. BATAM menjadi model perizinan yang cepat, mudah, dan pasti, yang bisa diadopsi oleh daerah lain di Sumatra.
Baca Juga: Potensi Besar Ekspor Nila dari Sumatra Utara, Bidik Pasar AS hingga Eropa
“Konsep BATAM adalah contoh bagaimana mempermudah akses dan tata kelola untuk menarik investor. Ini adalah model kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan yang dapat diterapkan di daerah lain,” ujar Rudy dalam keterangan resminya, Kamis (20/11/2025).
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi, mempercepat investasi, dan meningkatkan kinerja perekonomian di seluruh Sumatra.
Baca Juga: Pengangguran di Sumatra Barat Mayoritas Diploma-Sarjana, Kurang Lapangan Kerja?
Tiga sasaran utama Rakor ini adalah: mempercepat penyusunan dan pembaruan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) provinsi/ kabupaten/ kota; memperbaiki iklim usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan menyusun roadmap penguatan iklim investasi daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN). Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama untuk mempromosikan investasi terintegrasi di Sumatra.
Baca Juga: Sumatranomics 2025 Bahas Strategi Integrasi Ekonomi Sumatra
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi lintas lembaga adalah kunci untuk menarik investasi. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi pelayanan perizinan. Kombinasi ketiganya diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatra.
“Kami juga berharap adanya forum konsultasi publik untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, berkaitan dengan implementasi PP No.25/2025 dan No.28/2025,” kata Luki, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses regulasi.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menekankan pentingnya kepastian dan kemudahan perizinan investasi dalam mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien akan mendukung pengembangan sektor-sektor potensial, termasuk pariwisata terintegrasi yang dapat memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM.
Terkait tata ruang dan layanan investasi, Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti perlunya kepastian kebijakan untuk memberikan jaminan legalitas dan meminimalkan risiko bagi investor. Transformasi kebijakan tata ruang difokuskan pada pembaharuan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) secara lebih adaptif, dengan dukungan digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor.
Lebih lanjut, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan pentingnya pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap dan tepat dalam integrasi RDTR dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia, OSS-RBA. “Ini guna mendukung percepatan proses perizinan,” ujarnya.
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/ BKPM, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi se-Sumatra. Rakor ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi Sumatra dalam menyelesaikan hambatan investasi. Penguatan kerja sama lintas daerah dan pengembangan aglomerasi industri diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakat.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah di Sumatra berupaya meningkatkan investasi melalui sinergi dan transformasi. Rapat Koordinasi Investasi Wilayah Sumatra menyoroti pentingnya mengatasi hambatan investasi dengan strategi Think Big, Start Small, Move Fast, serta memperkenalkan konsep BATAM sebagai model perizinan yang cepat dan mudah.
Tiga sasaran utama Rakor adalah mempercepat pembaruan tata ruang, memperbaiki iklim usaha, dan menyusun roadmap penguatan investasi daerah. Koordinasi lintas lembaga dan transformasi pelayanan perizinan menjadi kunci untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatra, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan UMKM.