Sulbar Siapkan Roadmap Baru Atasi Inflasi: Hasil Evaluasi dengan BI

MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar telah mengambil langkah strategis dengan menyusun peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi untuk periode 2025–2027. Inisiatif krusial ini dirancang untuk memperkuat arah kebijakan daerah, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat di seluruh wilayah.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa penyusunan peta jalan ini menjadi pedoman fundamental dalam upaya menekan laju inflasi di Bumi Malaqbi. “Inflasi memiliki dampak yang sangat luas ketika tidak dapat kita kendalikan. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga dengan baik, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, mencerminkan stabilitas yang patut disyukuri,” ujarnya dalam kegiatan konsinyering penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 yang berlangsung di Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Konsinyering penting tersebut dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait. Melalui forum kolaboratif ini, pemerintah daerah bersama BI merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, memastikan stabilitas ekonomi terjaga selama tiga tahun ke depan.

Junda menjelaskan bahwa penyusunan dokumen baru ini dilakukan mengingat masa berlaku peta jalan sebelumnya telah berakhir. “Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama yang telah diterapkan. Apa yang sudah terbukti baik akan kita lanjutkan, dan strategi yang belum optimal akan kita rumuskan kembali untuk mencapai hasil yang lebih maksimal,” katanya.

Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan menuntut kolaborasi aktif dari semua pihak. Menurutnya, kestabilan harga sangat bergantung pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan yang memadai, serta kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah. “Pengendalian inflasi tidak bisa berdiri sendiri; harus ada kolaborasi kuat dari semua pihak terkait,” tegas Junda.

Lebih lanjut, Junda menyoroti urgensi untuk memperluas fokus pengendalian inflasi. Tidak hanya terbatas pada dua daerah utama seperti Mamuju dan Majene, tetapi juga mencakup kabupaten lainnya yang memiliki keterkaitan erat dalam rantai distribusi. Ia mendorong agar kebijakan inovatif, seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang, dipertimbangkan untuk menjaga harga tetap stabil dan merata. Menurutnya, pengendalian inflasi memiliki kaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga tentang upaya penurunan kemiskinan, karena daya beli masyarakat yang lemah dapat memicu tekanan inflasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BI Perwakilan Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan ini. “Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus menegaskan komitmen untuk mengukuhkan upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen penting yang menjadi perhatian utama kami, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan yang stabil, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada publik,” kata Eka.

BI Sulbar juga akan terus bersinergi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi, termasuk pemberian subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi bahan pokok. “Dengan penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 ini, diharapkan arah kebijakan pengendalian inflasi Sulbar dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat,” tutup Eka, optimis terhadap prospek stabilitas ekonomi daerah.