Berita Terbaru Seputar fundamental ekonomi Indonesia

Purbaya yakin pelemahan rupiah & IHSG pagi ini (18/5) hanya jangka pendek

Menkeu Purbaya yakin pelemahan rupiah dan IHSG 18/5 bersifat sementara, didorong sentimen jangka pendek. Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

BI ungkap biang kerok rupiah sempat terpuruk ke level Rp17.500

Rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS dipicu faktor global seperti perang AS-Israel-Iran. BI yakin langkah stabilisasi akan menguatkan rupiah.

Rupiah sentuh Rp17.529 per dolar AS di pasar spot, BI pastikan intervensi terus dilakukan

Rupiah melemah ke Rp17.529 per dolar AS akibat ketegangan geopolitik dan kebutuhan valas domestik. Bank Indonesia intervensi untuk stabilisasi nilai tukar.

Rupiah ambrol, BI-OJK awasi pembelian dolar AS oleh bank dan korporasi

Rupiah melemah, BI dan OJK awasi pembelian dolar oleh bank dan korporasi. Pembatasan pembelian dolar diperketat untuk menjaga stabilitas keuangan.

BI sebut outlook negatif dari Fitch tak cerminkan fundamental ekonomi RI lemah

Bank Indonesia menegaskan bahwa penurunan outlook kredit Indonesia oleh Fitch Ratings tidak mencerminkan pelemahan ekonomi RI, yang tetap kuat dan stabil.

Rupiah sentuh Rp16.880 per dolar AS, Gubernur BI: Nilai tukar ‘undervalued’

Rupiah melemah ke Rp16.880 per dolar AS, dinilai undervalued oleh BI. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ketidakpastian global dan permintaan valas domestik mempengaruhi. BI akan intervensi untuk stabilisasi.

Outlook IHSG 2026 di tengah bayang-bayang downgrade MSCI

IHSG 2026 diprediksi mencapai 9.440 meski ada risiko downgrade MSCI. Optimisme tetap ada dengan potensi bullish dan dukungan fundamental domestik.

Arahan Prabowo soal IHSG: Demutualisasi BEI akan dipercepat

Presiden Prabowo mengarahkan percepatan demutualisasi BEI untuk stabilkan IHSG. Langkah ini meliputi peningkatan free float dan investasi dana pensiun.

Thomas Djiwandono soal BI condong pro-growth: Tak perlu dipertentangkan

Thomas Djiwandono menegaskan BI harus seimbang dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai UU P2SK, tanpa mengorbankan salah satunya.