Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan serapan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan melonjak signifikan, diperkirakan mencapai Rp 11 triliun pada bulan ini. Percepatan ini didorong oleh upaya masif dalam verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target ambisius mencapai 8.000 unit operasional dalam kurun waktu yang sama.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa serapan anggaran negara hingga hari ini telah menembus angka Rp 8,2 triliun. Dengan percepatan verifikasi dapur SPPG, Dadan optimis jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis akan mencapai 20 juta orang pada bulan ini. “Kami perkirakan anggaran negara yang terserap program MBG mencapai antara Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun pada bulan ini,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8).
Meskipun proyeksi serapan anggaran hingga Agustus 2025 baru sekitar 15,49% dari total anggaran efektif tahun ini sebesar Rp 71 triliun, dampak ekonomi program MBG di masyarakat sudah terasa signifikan. Dadan menjelaskan bahwa uang yang berputar di masyarakat akibat program ini telah mendekati Rp 28 triliun. Hal ini lantaran setiap dapur SPPG yang kini beroperasi membutuhkan biaya antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per bulan.
Saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi mencapai 5.103 unit. BGN menargetkan penambahan unit ini dapat menyentuh angka 8.000 dengan kecepatan verifikasi mencapai 300 unit per hari. Dadan sangat optimistis pihaknya dapat menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum akhir pekan ini, tepatnya Sabtu (16/8), berkat penambahan hingga 1.200 unit dapur SPPG yang akan beroperasi melalui percepatan verifikasi dapur.
“Para calon mitra sudah lama mendaftar menjadi SPPG dan mereka sudah terbangun dapurnya, kami tinggal percepat verifikasinya,” jelas Dadan. Hingga kini, sebanyak 17.000 unit SPPG telah melalui proses verifikasi. Meskipun demikian, Dadan mengakui bahwa tidak semua dari 17.000 calon mitra tersebut telah sepenuhnya membangun dapur mereka.
Dadan juga menampik keras tudingan adanya SPPG fiktif di lapangan. Ia menjelaskan bahwa seluruh mitra didampingi secara ketat oleh 14.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah lolos pendidikan hingga gelombang ketiga. “Bukan dapur SPPG fiktif, tapi ada calon mitra SPPG yang sudah memesan tempat dan belum ada pembangunan dapur,” tegasnya, mengklarifikasi bahwa kondisi tersebut adalah bagian dari tahapan proses pembangunan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk menjadi pekerja di dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program pengentasan kemiskinan pada paruh kedua tahun ini, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan melalui program Makan Bergizi Gratis.