Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp 335 triliun khusus untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Dana signifikan ini rencananya akan digelontorkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), ditujukan untuk menjalankan program dengan target ambisius 82,9 juta penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Jumat (15/8), menjelaskan bahwa program MBG diproyeksikan akan menyerap APBN sekitar Rp 25 triliun per bulan ketika beroperasi penuh sepanjang tahun 2026. Dadan juga mengungkapkan bahwa target awal 20 juta penerima manfaat MBG baru akan tercapai pada Agustus 2025. Oleh karena itu, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai angka 82,9 juta pada akhir tahun ini, memastikan program dapat berjalan optimal dengan anggaran penuh pada 2026.
MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun
Untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun. Selain itu, Kemenkeu menyatakan kesiapannya untuk menggelontorkan dana tambahan hingga Rp 100 triliun guna memenuhi kebutuhan anggaran dan memperluas jangkauan program hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat.
Namun, Dadan mengakui bahwa serapan APBN untuk program MBG hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp 10,3 triliun. Angka ini, menurutnya, murni dialokasikan untuk intervensi pemenuhan gizi. Meskipun serapan anggaran tersebut terbilang rendah dibandingkan alokasi yang tersedia, Dadan menegaskan bahwa tidak semua komponen infrastruktur atau program harus selalu dibiayai oleh APBN. Dalam konteks MBG, seluruh infrastruktur yang kini telah beroperasi sepenuhnya dibiayai oleh para mitra.
BGN juga merinci capaian dalam pembangunan infrastruktur pendukung. Per 15 Agustus 2025, tercatat sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan MBG telah beroperasi. Dapur pelayanan MBG ini tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Selain itu, 19.000 SPPG lainnya sedang dalam proses menuju operasional dan dalam tahap verifikasi.
Yang menarik, Dadan mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG yang telah beroperasi maupun yang hampir siap operasional ini sepenuhnya, 100%, dibiayai oleh dana dari masyarakat. Nilai kontribusi masyarakat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 48 triliun, yang mana angka tersebut bukanlah bagian dari APBN.
Ringkasan
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026, menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Program ini diperkirakan akan menyerap APBN sebesar Rp 25 triliun per bulan dan dijalankan secara penuh mulai tahun 2026 setelah target 20 juta penerima di Agustus 2025 tercapai.
Sampai Agustus 2025, serapan APBN untuk MBG baru mencapai Rp 10,3 triliun, namun BGN mengklaim bahwa infrastruktur program sepenuhnya dibiayai oleh mitra, dengan kontribusi masyarakat mencapai Rp 48 triliun. Saat ini, terdapat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan 19.000 lainnya sedang dalam proses operasional.