JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi sorotan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan alokasi fantastis mencapai Rp335 triliun. Anggaran ini, yang bersumber dari berbagai pos kementerian—mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan—menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap peningkatan gizi masyarakat. Menariknya, lebih dari 66% porsi anggaran MBG akan dialokasikan dari pos pendidikan, sebuah strategi yang mencerminkan target sasaran utama program ini.
Kenaikan anggaran ini sangat signifikan, melesat tajam dari Rp71 triliun pada APBN 2025. Paparan tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Jumat, 10 Oktober 2025. Dengan total pagu anggaran MBG yang melintasi berbagai pos, program ini menargetkan jangkauan masif hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan detail alokasi ini. “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” ujar Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip pada Minggu, 12 Oktober 2025. Perincian ini menyoroti bagaimana program gizi ini terintegrasi dalam berbagai pilar pembangunan nasional.
Tri Budhianto lebih lanjut menguraikan alasan di balik porsi terbesar anggaran MBG yang berasal dari sektor pendidikan. Menurutnya, hal ini wajar mengingat sebagian besar target penerima manfaat program adalah peserta didik atau para pelajar. “Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” terangnya. Sementara itu, alokasi untuk ibu hamil dan balita secara spesifik ditujukan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan mereka, sehingga menjadi bagian dari fungsi kesehatan. Penting untuk dicatat, Tri menegaskan bahwa dana Rp223,6 triliun yang berasal dari pos pendidikan ini bukanlah pemotongan anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan integrasi yang memperkuat program pendidikan itu sendiri.
Untuk memastikan kelancaran implementasi, Badan Gizi Nasional (BGN) memegang peranan krusial. Pada APBN 2026, BGN diperkirakan akan menyerap anggaran hingga Rp1,2 triliun setiap hari untuk program MBG. Namun, efisiensi penyerapan anggaran ini bergantung pada kesiapan infrastruktur dan fasilitas. Syarat utamanya adalah target penerima manfaat serta seluruh fasilitas pendukung, termasuk infrastruktur yang diperlukan, harus sudah siap sepenuhnya pada tahun 2025 ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, merinci target persiapan tersebut. Selain 82,9 juta penerima manfaat MBG, juga diperlukan pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, ditambah 6.000 SPPG di daerah terpencil. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” tegas Dadan kepada wartawan di kantor BGN pada Senin, 29 September 2025. Pernyataan ini menunjukkan optimisme akan kesiapan pelaksanaan program skala besar ini.
: Kenaikan Harga Pakan Berisiko Ancam Program MBG, Ini Alasannya
: : Geger Laporan Fiktif, Celios Desak Moratorium Program MBG
: : Guru Besar IPB Buka-bukaan soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30%
Ringkasan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi fokus utama dalam APBN 2026 dengan anggaran Rp335 triliun, yang bersumber dari berbagai pos kementerian termasuk pendidikan dan kesehatan. Lebih dari 66% anggaran MBG, atau Rp223,6 triliun, dialokasikan dari pos pendidikan karena target utamanya adalah peserta didik. Kenaikan signifikan ini bertujuan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Direktur Kemenkeu menjelaskan bahwa alokasi anggaran MBG dari sektor pendidikan bukanlah pemotongan anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan integrasi untuk memperkuat program pendidikan. Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyerap anggaran hingga Rp1,2 triliun setiap hari untuk program MBG, dengan syarat infrastruktur dan fasilitas pendukung harus siap sepenuhnya pada tahun 2025, termasuk 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.