Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan permintaan tambahan anggaran yang substansial sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah krusial ini diambil untuk mengoptimalkan penyerapan dan mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini menjadi prioritas mengingat proyeksi peningkatan jumlah penerima manfaat dan Sentra Pemberian Pangan Gizi (SPPG) yang masif hingga akhir tahun 2025.
Hingga tanggal 11 November 2025, BGN melaporkan realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun. Sementara itu, untuk dana bantuan pemerintah khusus program MBG yang bernilai Rp 51,2 triliun, masih terdapat sisa Rp 15,9 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat hanya sekitar 50 hari kerja tersisa menjelang penutupan tahun anggaran.
“Menurut proyeksi kami, dalam 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan sekitar Rp 29,5 triliun,” jelas Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11). Ia menegaskan bahwa kebutuhan anggaran ini melonjak signifikan seiring dengan bertambahnya SPPG aktif dan jumlah penerima manfaat program setiap harinya.
Dadan mencontohkan, saat ini BGN telah mencatat 14.800 SPPG yang beroperasi aktif, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 17 ribu sampai 18 ribu pada akhir November. Dengan pertumbuhan yang pesat ini, serapan anggaran diproyeksikan akan melonjak tajam, bahkan diprediksi mencapai Rp 10 triliun hanya pada pertengahan Desember.
Selain itu, BGN juga masih memiliki dana sekitar Rp 3,5 hingga Rp 3,6 triliun yang masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana yang tertahan ini rencananya akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di lokasi-lokasi terpencil, yang telah berhasil diidentifikasi dan disepakati bersama pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi untuk pembangunan SPPG, setidaknya 6.000 di antaranya ditargetkan bisa terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target ambisius ini, diperlukan alokasi dana sekitar Rp 18 triliun. “Jika dikurangi dengan dana yang diblokir, kami membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 14,1 triliun khusus untuk pembangunan SPPG. Sehingga, akumulasi total dana tambahan yang kami ajukan minggu ini kepada Kemenkeu adalah sebesar Rp 28,6 triliun,” papar Dadan merinci.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN berkomitmen untuk segera melaporkan hasil optimalisasi serapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Dadan juga menambahkan bahwa koordinasi dengan Kemenkeu telah berjalan, meskipun pihak Kemenkeu memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dua hari, untuk proses optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan evaluasi kebutuhan dana tambahan yang diajukan.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Permintaan ini diajukan karena adanya peningkatan jumlah penerima manfaat dan Sentra Pemberian Pangan Gizi (SPPG) yang signifikan.
Hingga 11 November 2025, BGN mencatat realisasi anggaran Rp 43,47 triliun dari total Rp 71 triliun, dengan sisa Rp 15,9 triliun dari dana bantuan pemerintah khusus program MBG. BGN memproyeksikan kebutuhan anggaran sekitar Rp 29,5 triliun dalam 50 hari terakhir tahun anggaran, seiring dengan peningkatan SPPG aktif yang diperkirakan mencapai 17 ribu hingga 18 ribu pada akhir November.