Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons serangkaian kasus keracunan makanan yang dialami siswa sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyoroti isu krusial ini, Prabowo mengumumkan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta sejumlah pejabat terkait lainnya untuk melakukan pembahasan mendalam.
Dari luar negeri, Prabowo telah aktif memantau laporan mengenai insiden keracunan MBG yang merebak. Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu, Presiden menegaskan komitmennya. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujarnya, seperti disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Prabowo mengakui bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif berskala besar yang mungkin menghadapi tantangan dan kekurangan di awal implementasinya. Meski demikian, ia menyatakan optimisme kuat bahwa setiap masalah yang muncul, termasuk insiden keracunan, dapat diatasi dengan baik. “Harus waspada agar jangan sampai ini (MBG) dipolitisasi,” tegas Prabowo, menekankan pentingnya fokus pada penyelesaian masalah ketimbang kepentingan politik.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa program MBG dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang hanya mampu mengonsumsi nasi dan garam. Oleh karena itu, keberlangsungan program ini dinilai sangat vital dan harus terus dilanjutkan. “Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” imbuhnya, menegaskan determinasi pemerintah untuk mengatasi segala kendala demi anak-anak Indonesia.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan skala permasalahan ini. Tercatat sejak Januari hingga 25 September, sebanyak 5.914 penerima manfaat MBG mengalami keracunan, tersebar di 70 lokasi. Korban tidak hanya meliputi anak sekolah, tetapi juga ibu hamil. BGN merinci bahwa kasus keracunan ini tersebar di tiga wilayah, dengan Wilayah II atau Jawa menjadi yang paling terdampak, mencatat 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang.
Menanggapi kondisi ini, BGN mendesak keras satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk segera memperoleh Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Target batas waktu yang ditetapkan adalah satu bulan ke depan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), memperjelas tuntutan ini. “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai,” kata Nanik, menegaskan prioritas pada aspek keamanan pangan dan kualitas gizi.
Baca juga:
- 5.900 Siswa Keracunan MBG, BGN Desak SPPG Punya Sertifikat Kebersihan
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto merespons kasus keracunan makanan pada siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan pejabat terkait untuk pembahasan mendalam. Prabowo memantau laporan keracunan MBG dari luar negeri dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini, meskipun menyadari potensi tantangan dalam implementasi program skala besar tersebut.
Data BGN mencatat 5.914 penerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak Januari hingga September, tersebar di 70 lokasi. BGN mendesak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk segera memperoleh Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan dalam waktu satu bulan, menekankan prioritas pada keamanan pangan dan kualitas gizi program MBG.