Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah. Keputusan ini diambil menyusul maraknya laporan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa setelah menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan ini merupakan langkah krusial untuk memfasilitasi proses evaluasi mendalam dan investigasi komprehensif terhadap insiden yang terjadi.
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB program MBG pada Minggu (28/9), menyampaikan bahwa salah satu fokus utama evaluasi adalah pada kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan para juru masak. “Evaluasi ini tidak hanya akan diterapkan pada SPPG yang mengalami masalah, tetapi juga akan dilakukan secara menyeluruh di semua SPPG,” tegas pria yang akrab disapa Zulhas tersebut, menunjukkan komitmen serius terhadap perbaikan kualitas layanan.
Zulhas lebih lanjut menekankan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama dan mutlak. Ia menggarisbawahi bahwa insiden keracunan ini bukan sekadar statistik, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penutupan sementara SPPG, yang diikuti dengan evaluasi dan investigasi menyeluruh, dianggap sebagai langkah percepatan dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan program MBG secara keseluruhan.
Beberapa poin penting dalam evaluasi meliputi sterilisasi alat makan dan perbaikan signifikan pada proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air limbah. Zulhas menegaskan bahwa setiap SPPG diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Dalam upaya memastikan perbaikan yang menyeluruh, Zulhas menyatakan bahwa tidak hanya aspek internal SPPG yang dievaluasi. Seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), telah diperintahkan untuk ikut serta dan berperan aktif dalam proses perbaikan ini. Sinergi lintas sektoral diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan.
Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga telah diminta untuk menginstruksikan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar lebih aktif dalam memantau operasional SPPG secara rutin dan berkala. Pemantauan ketat dari pihak kesehatan diharapkan dapat memberikan lapisan pengawasan tambahan demi menjamin keamanan dan kualitas makanan.
Zulhas menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk transparansi. “Semua langkah yang kami ambil dilakukan secara terbuka, agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi,” pungkasnya, menunjukkan keinginan untuk membangun kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, menyusul laporan keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk evaluasi mendalam dan investigasi komprehensif terhadap insiden yang terjadi. Fokus evaluasi termasuk kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di semua SPPG, tidak hanya yang bermasalah.
Keselamatan anak menjadi prioritas utama, dengan sterilisasi alat makan dan perbaikan sanitasi, termasuk kualitas air limbah, sebagai bagian penting dari evaluasi. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait dilibatkan dalam perbaikan, dengan puskesmas dan UKS diminta memantau operasional SPPG secara rutin.