Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya yang kuat untuk menuntaskan masalah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa. Beliau menegaskan bahwa program esensial ini tidak boleh menjadi komoditas politik atau terhambat oleh kepentingan tertentu, melainkan harus fokus pada kesejahteraan anak-anak.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menyusul pertanyaan awak media terkait laporan ribuan kasus keracunan MBG. “Harus waspada agar jangan sampai ini dipolitisasi,” tegas Prabowo pada Sabtu (27/9), seperti dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden. Meski sedang berada di luar negeri, Presiden mengaku telah memantau serius insiden ini dan berjanji akan segera memanggil pejabat terkait untuk mendiskusikan langkah penanganan. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” imbuhnya, menunjukkan urgensi penanganan masalah ini.
Baca juga:
- Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional
Prabowo menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis dirancang khusus untuk anak-anak kurang mampu dan karena itu harus tetap dilanjutkan. Ia bahkan menyoroti realitas bahwa masih banyak anak yang hanya bisa makan nasi dan garam, menggarisbawahi betapa vitalnya program gizi ini. “Makanya ini harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” ujarnya, menegaskan tekad untuk mengatasi segala kendala demi keberlanjutan dan keamanan program.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan skala masalah ini. Tercatat, sebanyak 5.914 penerima manfaat MBG, yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September, tersebar di 70 lokasi berbeda. Kasus terparah terjadi di Wilayah II atau Jawa, dengan 41 insiden yang berdampak pada 3.610 orang, menunjukkan konsentrasi masalah di daerah tersebut.
Menyikapi kondisi tersebut, BGN mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan keamanan pangan, dengan target paling lambat bulan depan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menyatakan, “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan.” Penegasan ini menggarisbawahi komitmen serius terhadap standar kualitas dan keamanan demi mencegah insiden serupa terulang.