Jakarta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas badan usaha miliknya. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini menyoroti bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta masih menghadapi tantangan finansial dan mencatat kerugian. Sebagai respons, Gubernur Pramono telah melancarkan serangkaian perombakan jajaran direksi di beberapa BUMD dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan komitmen kuat untuk perbaikan.
Dalam langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah, Pramono Anung menegaskan ambisinya. Ia menargetkan lebih dari 75 persen dari total BUMD Jakarta mampu menyumbangkan dividen bagi pendapatan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/8/2025), Gubernur mengungkapkan harapannya, “Mudah-mudahan, setelah satu tahun ke depan ada dua (BUMD) yang bisa go public, maka saya berharap lebih dari 75 persen BUMD-nya bisa memberikan dividen, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Jakarta.”
Proyeksi menarik lainnya adalah rencana initial public offering (IPO) untuk dua BUMD Jakarta unggulan dalam satu tahun ke depan. Kedua entitas tersebut adalah Bank Jakarta dan PAM Jaya, yang dipilih karena konsistensi mereka dalam menyumbang dividen signifikan kepada Pemerintah Provinsi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang investasi lebih luas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.
Meski demikian, Gubernur Pramono juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan BUMD Jakarta. Dari total 14 BUMD yang ada, ia menyebutkan bahwa lebih dari separuhnya menunjukkan performa finansial yang sehat. Namun, ia tidak menampik bahwa masih ada beberapa BUMD yang belum mencapai potensi optimalnya. Salah satu akar permasalahan yang diidentifikasi adalah persoalan pengelolaan aset. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana untuk mengambil alih sejumlah aset dari BUMD tersebut sebagai bagian dari strategi restrukturisasi.
Selain isu aset, Gubernur juga menyoroti peran penugasan khusus yang kerap diemban oleh beberapa BUMD besar, yang terkadang memengaruhi efisiensi operasional. “Memang ada beberapa BUMD besar yang karena penugasan, dan kemarin kami rapat khusus membahas BUMD, maka penugasan-penugasan seperti ini mulai kami kurangi,” jelasnya, mengindikasikan pergeseran fokus menuju profitabilitas dan keberlanjutan BUMD.
Sebagai informasi, 14 BUMD Jakarta yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi meliputi: PAM Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Paljaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Bank DKI (Bank Jakarta), PT Jakarta Tourisindo, PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jamkrida Jakarta, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Upaya perbaikan kinerja ini diharapkan mampu membawa seluruh entitas ini menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi Jakarta.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan lebih dari 75% BUMD dapat menyumbangkan dividen dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai langkah strategis, dua BUMD, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya, diproyeksikan akan melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam satu tahun ke depan karena konsisten memberikan dividen yang signifikan.
Dari total 14 BUMD Jakarta, lebih dari separuhnya menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Pemerintah Provinsi juga berencana mengambil alih sejumlah aset dari BUMD yang belum optimal dan mengurangi penugasan khusus pada BUMD besar untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan.