Scoot.co.id, JAKARTA – Skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan utama dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah sinergis ini ditempuh untuk mendukung program ambisius Asta Cita dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang pembiayaannya telah disepakati bersama.
Airlangga menambahkan, mekanisme dan periode penerapan burden sharing ini masih akan dibahas lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan BI. “Dalam situasi seperti sekarang ya tentunya nanti akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan BI,” ujar Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).
Skema burden sharing bukanlah hal baru dalam kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Mekanisme ini pernah diterapkan secara signifikan pada masa pandemi Covid-19 sebagai upaya vital untuk menanggulangi tekanan fiskal pada APBN dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui skema tersebut, BI turut menanggung beban pembiayaan APBN bersama pemerintah, menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi krisis.
Kini, opsi serupa kembali mengemuka di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran negara untuk berbagai prioritas, termasuk pemulihan ekonomi, stabilisasi harga komoditas, dan pembiayaan pembangunan strategis. Pemerintah dan Kementerian Keuangan telah menyepakati untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban bunga terkait pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah ini krusial untuk membiayai program-program unggulan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, melaporkan bahwa otoritas moneter telah aktif membeli SBN dari pasar sekunder hingga mencapai Rp200 triliun per Selasa (2/9/2025). Pembelian SBN ini merupakan wujud nyata sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan. Perry menjelaskan bahwa kebijakan bank sentral tidak hanya fokus pada penurunan suku bunga, yang telah dipangkas lima kali sejak September 2024, tetapi juga melalui pembelian surat utang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagian besar dana yang dihimpun dari pembelian SBN ini, lanjut Perry, dialokasikan untuk mendanai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti program perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih. Perry juga menegaskan bahwa mekanisme sinergi burden sharing ini telah dimulai antara BI dan pemerintah sejak tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi Covid-19.
Selain pembelian SBN dan penyesuaian kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit, utamanya di sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hingga data terbaru, BI telah menyalurkan insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun. “Kami telah menambah insentif sebesar Rp384 triliun untuk ke sektor-sektor dalam Asta Cita seperti investasi pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif,” pungkas Perry, menegaskan komitmen BI dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Ringkasan
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan kembali membahas skema burden sharing untuk mendukung program Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mekanisme dan periode penerapan skema ini akan dibahas lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan BI, mengingat burden sharing pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 untuk menanggulangi tekanan fiskal.
BI telah aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun dan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan sebesar Rp384 triliun. Dana dari pembelian SBN ini dialokasikan untuk program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, termasuk perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, serta sektor prioritas pemerintah.