Pejabat OJK, BI, DPR Asyik Liburan Saat Demo Memanas?

Scoot.co.id , Jakarta — Sebuah tudingan serius dilayangkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda terkait praktik plesiran pejabat publik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di luar negeri. Kunjungan tersebut, menurut PPI Belanda, didukung oleh fasilitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan melibatkan peran mahasiswa Indonesia. Menanggapi hal ini, PPI Belanda mendesak seluruh KBRI untuk segera menghentikan pelibatan pelajar Indonesia dalam memfasilitasi agenda para pejabat publik di negara lain.

Ketua PPI Groningen, Yosafat Beltsazar, mengungkapkan dampak tragis dari pelibatan mahasiswa oleh KBRI dalam memfasilitasi pejabat publik ini. Ia menyatakan bahwa praktik tersebut telah merenggut nyawa seorang pelajar, Muhammad Athaya Helmi Nasution, di Wina, Austria.

Yosafat menjelaskan, almarhum wafat saat mendampingi sebuah kunjungan tertutup yang dilakukan oleh anggota DPR, OJK, dan Bank Indonesia pada tanggal 25 hingga 27 Agustus 2025. Peristiwa memilukan ini terjadi di tengah gejolak dan demonstrasi yang sedang melanda Indonesia.

: Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Berdasarkan hasil otopsi forensik, Yosafat Beltsazar dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (8/9/2025), mengungkapkan bahwa almarhum diduga mengalami suspected seizure yang kemungkinan besar diakibatkan oleh heatstroke (sengatan panas). Kondisi ini dipicu oleh kurangnya cairan dan asupan nutrisi, serta kelelahan ekstrem setelah beraktivitas sebagai pemandu dari pagi hingga malam hari. Faktor-faktor tersebut menyebabkan electrolyte imbalances (ketidakseimbangan elektrolit) dan hypoglycemia (kadar gula darah turun di bawah kadar normal), yang pada akhirnya berujung pada stroke.

Selain itu, PPI Groningen juga mengecam keras pihak event organizer (EO) maupun koordinator Liaison Officer (LO) atas ketidakbertanggungjawaban mereka. Pihak-pihak ini bahkan tidak menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhum yang telah menempuh perjalanan jauh ke Wina untuk mengurus jenazah korban.

: : Jumlah Warga RI Liburan ke Luar Negeri Meningkat, Terbanyak ke Malaysia

Keluarga almarhum juga menyampaikan adanya indikasi kuat penutupan keterangan mengenai kegiatan apa dan siapa yang didampingi almarhum di Wina oleh pihak EO. Hal ini menambah daftar kekecewaan dan pertanyaan yang belum terjawab.

Ironisnya, alih-alih mengunjungi tempat penginapan almarhum saat ia mengembuskan napas terakhir, acara kunjungan kerja para pejabat justru terus berlanjut. Pihak EO dilaporkan malah disibukkan dengan persiapan acara makan malam mewah bersama pejabat publik di sebuah restoran, seolah mengabaikan tragedi yang baru saja terjadi.

Menyikapi insiden tragis ini, PPI Groningen mengimbau seluruh pelajar Indonesia di negara lain untuk secara tegas menolak permintaan pendampingan dari pejabat publik Indonesia, terutama jika hal itu terkait dengan plesiran tertutup atau agenda pribadi.

Imbauan ini secara spesifik ditujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Belanda agar tidak menerima tawaran untuk memfasilitasi perjalanan pejabat publik, khususnya yang datang melalui jalur pribadi atau memanfaatkan jaringan pertemanan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Ringkasan

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menuding pejabat OJK, BI, dan DPR melakukan kunjungan ke luar negeri yang difasilitasi KBRI dan melibatkan mahasiswa Indonesia. PPI Groningen mengungkapkan bahwa seorang pelajar, Muhammad Athaya Helmi Nasution, meninggal dunia di Wina saat mendampingi kunjungan tertutup anggota DPR, OJK, dan BI pada tanggal 25-27 Agustus 2025, di tengah demonstrasi di Indonesia.

Berdasarkan otopsi forensik, almarhum diduga mengalami heatstroke akibat kurang cairan, nutrisi, dan kelelahan, yang berujung pada electrolyte imbalances, hypoglycemia, dan stroke. PPI Groningen mengecam EO dan LO atas ketidakbertanggungjawaban mereka dan mengimbau pelajar Indonesia menolak permintaan pendampingan pejabat publik, terutama untuk agenda pribadi, serta meminta mahasiswa di Belanda menolak tawaran memfasilitasi perjalanan pejabat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *