Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Arahan utama fokus pada skema pemberdayaan masyarakat, diikuti dengan peningkatan akses serta kualitas pendidikan yang menyeluruh. Percepatan ini menjadi prioritas guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing untuk pembangunan bangsa.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara khusus meminta peningkatan pelatihan vokasi. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para alumni SMA dan SMK agar dapat lebih cepat terserap dalam dunia kerja yang dinamis, mengatasi kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan pasar.
Cak Imin menambahkan, “Pemerintah akan melibatkan balai-balai pelatihan, baik yang dimiliki pemerintah maupun balai-balai latihan kerja swasta, untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja.” Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11), menegaskan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pendidikan dengan kebutuhan industri.
Tak hanya penambahan pelatihan, Prabowo juga memerintahkan revitalisasi sekolah vokasi. Revitalisasi ini mencakup penyelarasan kurikulum agar lulusan benar-benar siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern. Selain itu, Presiden meminta agar bahasa asing, seperti Inggris dan Arab, dijadikan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang sekolah, mempersiapkan generasi muda untuk persaingan global.
Menggarisbawahi urgensi, Cak Imin menyampaikan, “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita.” Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya demi peningkatan kualitas keterampilan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan bahwa berbagai langkah ini dirancang untuk memastikan kurikulum dan output pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, para lulusan diharapkan dapat langsung terserap pasar kerja, baik di sektor domestik maupun sebagai pekerja migran, mencakup level teknologi rendah hingga tinggi.
Melangkah lebih jauh, Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran terkait untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi yang revolusioner. Model ini akan membagi sasaran murid berdasarkan kelompok pendapatan atau desil, menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.
Konsep ini mencakup “Sekolah Rakyat” yang akan dikawal oleh Menteri Sosial dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, khusus diperuntukkan bagi keluarga di desil 1 dan desil 2. Sementara itu, “Sekolah Garuda” disiapkan sebagai pilihan sekolah unggulan. Sekolah-sekolah di kelompok tengah diproyeksikan menampung anak dari keluarga di desil 3 hingga desil 6, memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses pendidikan yang relevan.
Sekolah terintegrasi ini diproyeksikan akan hadir di setiap kecamatan, membentuk ekosistem pendidikan komprehensif. Setiap kompleks sekolah dirancang untuk mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK dalam satu kawasan. Fasilitasnya pun akan lengkap, mulai dari laboratorium modern, fasilitas olahraga memadai, hingga bengkel untuk kebutuhan pendidikan vokasional dan praktik kejuruan, mendukung pembelajaran holistik.
Pratikno mengakui bahwa “Nama sekolahnya masih belum dipastikan, tapi kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam,” menandakan bahwa konsep sekolah terintegrasi ini masih dalam tahap perancangan mendalam, namun dengan visi yang jelas untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.