Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengambil langkah tegas dalam menindak dugaan penyimpangan pencairan restitusi pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk memberhentikan dua pejabat di lingkungan Kemenkeu, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas fiskal negara.
Keputusan krusial ini diambil setelah serangkaian investigasi internal mendalam terhadap lima pejabat yang memegang peran sentral dalam manajemen restitusi pajak. Purbaya menjelaskan, meskipun dua pejabat akan dicopot dari jabatannya, identitas dan posisi mereka sengaja dirahasiakan untuk saat ini. Ia menekankan bahwa tindakan ini merupakan pesan kuat bagi seluruh jajaran Kemenkeu. “Saya investigasi orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini ada dua orang yang akan saya copot. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main, ada dua yang saya akan copot,” tegas Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/6/2026).
Langkah tegas ini, menurut Purbaya, bertujuan menciptakan efek jera dan memastikan bahwa proses restitusi pajak berjalan sesuai aturan, bebas dari segala bentuk penyimpangan. Ia juga menegaskan bahwa upaya penindakan akan terus dilancarkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara.
Investigasi internal ini berawal dari temuan mencolok berupa ketidaksesuaian nilai pencairan restitusi anggaran. Purbaya menceritakan, laporan awal mengenai proyeksi restitusi pajak tahun anggaran 2025 menunjukkan angka yang relatif rendah. Namun, fakta di lapangan mengungkapkan realisasi pencairan di akhir tahun anggaran tersebut melonjak tajam, mencapai beberapa kali lipat dari estimasi awal yang diberikan oleh staf Kemenkeu.
Lonjakan ini memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Data Kemenkeu menunjukkan, total nilai restitusi sepanjang 2025 mencapai Rp361,2 triliun. Angka ini secara langsung menekan penerimaan pajak neto yang hanya tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan potensi bruto yang seharusnya bisa mencapai Rp2.278,8 triliun. Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas fiskal.
Purbaya sendiri mengakui kekeliruannya dalam memperkirakan total restitusi. “Jadi begini, tahun lalu (2025) saya salah memperkirakan total restitusi yang keluar. Padahal saat rapat saya sudah menanyakan berapa potensinya, dan staf saya mengatakan jumlahnya sedikit. Baru di akhir tahun saya mengetahui bahwa jumlah yang keluar berkali-kali lipat dari yang mereka sampaikan,” keluh Purbaya, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini.
Menyikapi situasi tersebut, Purbaya meminta seluruh pejabat dan pegawai di kementeriannya untuk mengedepankan kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan restitusi. Penguatan pengawasan internal juga menjadi prioritas utama. Tak hanya dari internal, langkah ini juga mendapat sorotan dan dukungan dari pihak eksternal, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan auditor independen, yang sama-sama menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Sebagai respons atas berbagai kondisi dan temuan investigasi, Kemenkeu terbitkan aturan untuk memperketat kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan lebih tertib, akurat, dan transparan. Pengetatan ini juga sejalan dengan audit investigasi atas restitusi pajak yang sedang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk periode 2016 hingga 2025.
Untuk mewujudkan langkah konkret tersebut, Purbaya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, yang secara resmi berlaku efektif mulai 1 Mei 2026. Regulasi baru ini memangkas batas maksimal restitusi PPN dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya Rp5 miliar menjadi hanya Rp1 miliar untuk setiap masa pajak. Perubahan ini diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan dan membuat proses restitusi lebih terkendali.
“Oh, kita mau kendalikan saja supaya restitusinya lebih rapi. Saya minta diaudit dengan benar agar kita tidak kecolongan,” ujar Purbaya, menjelaskan filosofi di balik pengetatan aturan ini. Penegasan ini menggarisbawahi komitmen Kemenkeu untuk mencegah kerugian negara akibat praktik restitusi yang tidak semestinya.
Peraturan baru ini menandai titik balik penting dari regulasi sebelumnya, yaitu PMK Nomor 209 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Beleid lama tersebut justru sempat menaikkan ambang batas restitusi hingga Rp5 miliar. Kebijakan yang berlaku saat ini secara tegas membalikkan aturan sebelumnya yang memberikan kelonggaran tersebut, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengetatan pengawasan.
Purbaya menjelaskan bahwa pembatasan nominal restitusi ini esensial untuk menjaga agar pencairan dana tersebut lebih terkendali. Tujuannya jelas, yakni untuk mencegah tekanan berlebih pada penerimaan negara dan memastikan bahwa setiap pengeluaran kas negara, termasuk restitusi pajak, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip akuntabilitas.