Scoot.co.id – Penasihat khusus di Korea Selatan telah secara resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kim Keon Hee, istri dari mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Langkah hukum ini diambil menyusul dugaan kuat keterlibatannya dalam kasus manipulasi saham dan penyuapan yang menjadi sorotan publik.
Surat perintah penangkapan tersebut diajukan oleh kantor Penasihat Khusus Min Joong Ki pada Kamis (7/8) ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Jika dikabulkan, peristiwa ini akan menandai momen bersejarah dalam tatanan konstitusional Korea, di mana untuk pertama kalinya seorang mantan ibu negara akan ditahan atas dugaan pelanggaran hukum. Dasar pengajuan surat perintah ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Hukuman Berat atas Kejahatan Ekonomi Tertentu.
Sebelum pengajuan surat perintah, Kim Keon Hee sendiri telah menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih 12 jam pada Rabu (6/8). Pemeriksaan tersebut berpusat pada dugaan manipulasi harga saham Deutsche Motors, sebuah perusahaan dealer resmi BMW di Korea yang kini berada di tengah pusaran kasus ini.
Menjelang sesi pemeriksaan, Kim Keon Hee sempat tampil di hadapan media untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kekhawatiran yang ditimbulkan. Ia menggambarkan dirinya sebagai “bukan siapa-siapa”, sebuah pernyataan yang tidak hanya mencerminkan keprihatinan pribadinya tetapi juga menjadi momen langka dan dianggap memalukan dalam sejarah demokrasi modern Korea.
Menurut laporan dari Korea Times, pihak jaksa menilai bahwa kasus ini memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Mereka juga mengutarakan kekhawatiran akan adanya potensi pemalsuan barang bukti jika Kim Keon Hee tidak segera ditahan, menegaskan alasan krusial di balik pengajuan surat perintah penangkapan untuk memastikan penyelidikan dapat berjalan transparan dan menyeluruh.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditahan untuk Kedua Kalinya atas Tuntutan Darurat Militer
Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Menghadiri Sidang Perdana atas Tuduhan Pemberontakan