Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Raih Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Pada momen menandai satu tahun kepemimpinannya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mengukuhkan posisi yang kuat di mata publik, meraih tingkat kepercayaan dan kepuasan mayoritas masyarakat. Faktor pendorong utama dari penerimaan positif ini adalah karakter kepemimpinan yang tegas serta serangkaian program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Potret dukungan publik ini terkuak dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Poltracking Indonesia. Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 10 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kesalahan atau margin of error sekitar +/- 2,9%.

Aspek pertama yang disorot adalah kepuasan publik. Poltracking mencatat bahwa 78,1% responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini merupakan gabungan dari 9,8% responden yang sangat puas dan 68,3% yang cukup puas. Di sisi lain, 19,3% publik mengaku tidak puas, terdiri dari 17,3% yang kurang puas dan 2% yang sangat tidak puas. Sementara itu, 2,6% responden memilih untuk tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran didasari oleh beberapa alasan kuat. Kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa menjadi faktor utama dengan 18,8%, diikuti oleh bantuan pemerintah yang tepat sasaran (12,3%), implementasi Program Makan Bergizi (MBG) sebesar 10,4%, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (8,1%), serta kinerja yang terbukti (6,2%).

Namun, di balik angka kepuasan yang tinggi, terdapat pula masukan dari publik mengenai hal-hal yang belum memuaskan. Lima alasan terbanyak responden merasa tidak puas terhadap Prabowo-Gibran meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil (26,7%), bantuan yang dirasa tidak tepat sasaran (15,7%), kasus korupsi (8,9%), harga kebutuhan pokok yang masih mahal (7%), serta kurangnya lapangan kerja (6,3%). “Lima alasan ini yang kami rekam penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” terang Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, pada Minggu (19/10), sebagaimana dikutip dari Antara.

Secara khusus, kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebagai Presiden, tanpa menyertakan Gibran, justru menunjukkan angka yang sedikit lebih tinggi. Sebanyak 78,3% responden merasa puas terhadap kinerja Prabowo (gabungan 9,7% sangat puas dan 68,6% cukup puas), sedangkan 19,2% menyatakan ketidakpuasan (terdiri dari 17,5% kurang puas dan 1,7% sangat tidak puas).

“Tingkat kepuasan kepada Prabowo sebagai presiden adalah 78,3 persen. Angka yang relatif terbilang tinggi karena di atas 70 persen. Psikologis tinggi itu biasanya kita mengelompokkan di atas 70 persen, bahkan ini mendekati angka 80 persen,” jelas Hanta. Ia menambahkan, mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Prabowo sebagai Presiden karena figur kepemimpinannya yang tegas, berani, dan bertanggung jawab (22,9%).

Alasan lain yang menguatkan kepuasan terhadap Prabowo adalah bantuan sosial yang dianggap bermanfaat (13,4%), kedekatan dengan rakyat dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil (11,4%), penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih baik (9,2%), serta Program Makan Bergizi Gratis atau MBG (8,5%). “Ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif atau dianggap memuaskan oleh publik,” pungkas Hanta.

Aspek kedua yang diungkap oleh survei ini adalah soal kepercayaan publik. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapatkan legitimasi yang kuat melalui tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Sebanyak 81,5% publik menyatakan percaya (gabungan 10% sangat percaya dan 71,5% cukup percaya) terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya 15,6% publik yang mengaku tidak percaya (terdiri dari 14,4% kurang percaya dan 1,2% sangat tidak percaya). Sisanya, 2,9% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.

Program Prioritas dan Bidang Favorit

Beberapa program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapatkan afirmasi positif dari masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling menonjol, dianggap paling bermanfaat oleh 22,7% responden. MBG sendiri memperoleh tingkat kepuasan sebesar 53,5%, berbanding 37% yang menyatakan tidak puas.

Program-program lain yang juga dianggap bermanfaat adalah Bantuan Upah Subsidi (13,6%), Kartu Indonesia Sehat (11,3%), Kartu Indonesia Pintar (9,7%), serta Layanan Kesehatan Gratis (8,8%). Program-program lainnya disebutkan mendapat angka di bawah 4%.

Survei Poltracking ini juga mengindikasikan kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja di beberapa bidang. Bidang pendidikan menunjukkan kepuasan 79%, diikuti bidang kesehatan (76,6%), bidang pertahanan dan keamanan (75,5%), serta bidang sosial budaya (74,9%).

Sementara itu, menurut Poltracking, ada tiga bidang yang “harus menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam momentum 1 tahun saat ini yang harus terus diperbaiki.” Ketiga bidang tersebut adalah bidang hukum dan pemberantasan korupsi dengan 68,2%, bidang politik dan stabilitas nasional dengan 65,7%, dan bidang ekonomi yang paling rendah dengan 57,4%.

Survei Lain Sebagai Pembanding

Sebagai pembanding, hasil survei dari Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) turut menunjukkan adanya kepuasan yang signifikan. Survei ini mengungkapkan bahwa 72,5% masyarakat Indonesia merasa puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal, yang pernyataannya dikutip dari Antara pada Senin (20/10).

Dalam survei INSS ini, publik juga mengevaluasi bahwa situasi ekonomi nasional masih penuh dengan tantangan. Hanya 30,5% responden yang melihat adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi, dan 46,3% percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja merupakan faktor kunci dalam memperkuat legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang secara langsung menyentuh sektor produktif masyarakat perlu terus diperkuat guna menjaga optimisme publik terhadap jalannya pemerintahan.