Scoot.co.id , JAKARTA — DPR menyoroti rencana pemerintah memberikan insentif untuk mendorong repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri.
Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI), Senin (22/9/2025), anggota Komisi XI DPR Galih Dimuntur Kartasasmita mempertanyakan apakah bank sentral telah diajak berdiskusi terkait rencana tersebut.
“Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah [diskusi via WhatsApp] dengan BI? Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” ujarnya kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI.
: Kisi-Kisi Cara Pemerintahan Prabowo Bawa Dolar WNI yang Suka Ditaruh di Singapura Cs
Rencana insentif tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025). BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Meski demikian, BI tidak merespons pertanyaan Galih, baik dalam rapat maupun setelahnya. Usai rapat, Perry Warjiyo enggan menjawab pertanyaan wartawan. Hal serupa dilakukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, yang akhirnya menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, untuk memberikan penjelasan.
: : Rapat dengan BI, Politisi Golkar Kritik Rencana Pemerintah Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri
Namun, Ramdan juga tidak menanggapi isu repatriasi dolar secara langsung. Ia hanya menyampaikan pernyataan umum terkait rapat BI dan Komisi XI mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025.
“Secara kesimpulan, Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” kata Ramdan.
: : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 23 September 2025
Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa langkah repatriasi akan ditempuh melalui mekanisme berbasis pasar (market-based), bukan paksaan. Ia menyebut pembahasan masih berlangsung di lingkup Istana Kepresidenan.
“Nanti kalau sudah clear baru dikasih tahu. Di Istana yang mikirin,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Senin (22/9/2025).
Purbaya mencontohkan, banyak orang Indonesia yang lebih memilih menaruh dolar AS di Singapura karena mendapat keuntungan tertentu. Ia mengungkap, ratusan juta dolar AS pindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya.
Menurutnya, pemerintah tengah menghitung potensi risiko dari kebijakan ini. Namun, Kemenkeu tetap berupaya menghilangkan insentif yang membuat WNI lebih memilih menyimpan dananya di luar negeri.
“Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Meski baru menjabat kurang dari sebulan sebagai Menkeu, Purbaya menilai peluang untuk menarik dolar WNI dari luar negeri cukup besar.
“Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” tuturnya.