Meskipun program ambisius tiga juta rumah tidak termasuk dalam delapan program prioritas utama tahun depan, Presiden Prabowo Subianto tetap menegaskan komitmennya terhadap sektor perumahan rakyat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, yang memastikan bahwa dukungan Kepala Negara terhadap tujuan utama kementeriannya tidak surut.
Fahri Hamzah menjelaskan, arahan utama Presiden Prabowo untuk tahun mendatang berfokus pada penguatan ekosistem perumahan melalui penyiapan kelembagaan dan regulasi yang kokoh. Kendati demikian, Fahri memastikan bahwa pemerintah tetap akan mengalokasikan anggaran negara yang signifikan untuk pembangunan sekitar 1 juta unit rumah pada tahun depan, menunjukkan konsistensi dukungan terhadap ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Keterlibatan langsung pemerintah dalam pembangunan perumahan bagi kelompok pendapatan paling bawah menjadi keniscayaan. Fahri menegaskan di Istana Kepresidenan, Minggu (17/8), bahwa, “Tidak ada cara lain untuk membantu masyarakat dalam kelompok pendapatan paling bawah, pemerintah harus terlibat langsung dalam pembangunan rumahnya dengan anggaran negara.”
Lebih lanjut, Fahri juga mengungkapkan bahwa penyelesaian persoalan perumahan rakyat miskin merupakan salah satu resolusi penting pemerintah dalam perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Baginya, hunian tidak sekadar bangunan, melainkan aspek fundamental kehidupan masyarakat yang patut mendapat perhatian serius dari negara.
Sebab, lanjut Fahri, “Rumah telah menjadi tempat untuk mengubah hidup masyarakat,” mencerminkan dampak transformatif hunian yang layak terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan individu.
Data dari Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan, peran anggaran pemerintah akan sangat signifikan dalam pembangunan 770.000 unit rumah pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350.000 unit akan didanai melalui tiga program subsidi perumahan dengan total nilai mencapai Rp 45,7 triliun, menegaskan komitmen finansial negara.
Rincian alokasi subsidi perumahan tersebut mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 33,5 triliun, penjaminan program FLPP oleh PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka senilai Rp 5,6 triliun. Program-program ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian.
Selain pembangunan unit baru, pemerintah juga merencanakan renovasi terhadap hampir 440.000 unit rumah dengan anggaran Rp 10 triliun. Angka ini, bagaimanapun, masih terpaut jauh dari kebutuhan renovasi 2 juta rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang setidaknya memerlukan Rp 43 triliun.
Baca juga:
- Dapat Restu Prabowo, Anggaran Renovasi 2 Juta Rumah Naik Jadi Rp 43,6 Triliun