Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memberikan sejumlah catatan penting untuk kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelang genap satu tahun pada 20 Oktober 2025 mendatang. Sorotan utama disampaikan Ganjar terhadap program-program prioritas berskala masif yang akan dijalankan.
Ganjar menyoroti bahwa inisiatif-inisiatif seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Penekanan ini disampaikan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya demi kemaslahatan masyarakat.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menekankan perlunya penyesuaian anggaran di tengah kondisi keuangan negara. Pertimbangan ini muncul mengingat besarnya utang Indonesia yang menjadi beban bagi pemerintah. “Maka saya katakan itu sebagai adjustment, sehingga tidak membikin beban dari pemerintah berat. Karena kita juga harus bayar utang banyak kan,” ujar Ganjar saat ditemui di Midaz Golf Senayan, Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Minggu (19/10).
Komentar Ganjar ini sejalan dengan data terbaru dari Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat sebesar 2,0% (yoy). Angka tersebut mencapai US$ 431,9 miliar, atau setara dengan sekitar Rp7.161 triliun jika menggunakan kurs Rp16.580 per dolar AS. Besaran angka ini tentu saja menjadi salah satu faktor krusial yang harus diperhitungkan dalam perencanaan keuangan pemerintah.
Di sisi lain, Ganjar juga menunjukkan pemahaman terhadap situasi yang dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang. Ia berpandangan bahwa tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak akan mudah, terutama karena kondisi geopolitik global yang kurang kondusif. “Pemerintah hari ini saya tahu tidak cukup mudah untuk melaksanakan program karena situasi eksternalnya juga tidak mendukung, situasi eksternalnya buruk, maka kita mesti berbenah,” jelasnya, mengakui tantangan eksternal yang ada.
Kendati demikian, di tengah berbagai tantangan eksternal tersebut, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pekerjaan rumah (PR) utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menunaikan seluruh janji politik yang telah diutarakan kepada masyarakat. Hal ini menjadi kunci kepercayaan publik dan tolok ukur keberhasilan di masa mendatang.