Meningkatnya eskalasi konflik terbuka yang meluas di berbagai kota besar telah memicu keprihatinan mendalam dari The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P). Lembaga ini dengan tegas menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan bangsa dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
IS2P mengidentifikasi akar permasalahan dari fenomena ini adalah kemarahan publik yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta minimnya transparansi pemerintah dan legislatif. Faktor-faktor inilah yang dinilai telah mengubah demonstrasi damai menjadi serangkaian konflik terbuka yang semakin memburuk.
“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda bahwa Indonesia berada di titik kritis. Jika situasi ini tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” demikian peringatan keras dari Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (1/9).
IS2P juga menekankan bahwa berlanjutnya eskalasi konflik akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang menghambat proses demokrasi, dan mengikis legitimasi lembaga-lembaga negara. Kondisi krusial ini berpotensi memicu fragmentasi sosial dan politik yang serius. Lebih jauh lagi, IS2P mengkhawatirkan adanya peningkatan risiko intervensi asing seiring dengan melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Jika situasi genting ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan seluruh agenda pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, merespons situasi darurat ini, IS2P menyerukan enam poin penting yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:
1. Menghentikan Kekerasan dan Provokasi
IS2P mendesak aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Aparat dituntut untuk melindungi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya secara damai. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat Komunikasi Publik yang Transparan
Pemerintah dan legislatif harus segera membuka jalur komunikasi dua arah yang transparan terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Membuka Ruang Dialog Inklusif
IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menyediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Keterlibatan masyarakat secara setara sangat krusial agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
4. Menegakkan Keadilan Sosial dan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Penegakan hukum harus ditegakkan di atas prinsip kesetaraan, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Hal ini termasuk dalam penanganan insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam serangkaian demonstrasi di berbagai kota.
5. Meningkatkan Kinerja Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituntut untuk bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketiga pilar demokrasi ini sebagai penjaga keadilan harus memperkuat integritas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
6. Melindungi Program Keberlanjutan dan Aksi Iklim untuk Generasi Kini dan Mendatang
“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim. Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial,” tegas Satrio.
Lebih lanjut, IS2P menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kerja sama, komitmen kolektif, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia, saat ini, berada di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan yang merugikan semua pihak.
“Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” pungkas Satrio, menyerukan semangat persatuan.
Ringkasan
The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyerukan penghentian eskalasi konflik terbuka yang meluas di berbagai kota, yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya transparansi pemerintah. IS2P memperingatkan bahwa eskalasi berkelanjutan dapat memperparah krisis kepercayaan publik, menciptakan ketidakstabilan politik, dan mengikis legitimasi lembaga negara, yang berpotensi menghambat agenda pembangunan nasional.
IS2P mendesak pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan, memperkuat komunikasi publik yang transparan, membuka ruang dialog inklusif, menegakkan keadilan sosial dan hukum, meningkatkan kinerja lembaga negara, serta melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim. Masa depan Indonesia bergantung pada kerja sama, komitmen kolektif, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.