Likuiditas BI Naik: Inflasi Mengintai? Analisis Dampak Purbaya

Scoot.co.id, JAKARTA – Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, telah digulirkan secara masif sejak kuartal III tahun 2025. Langkah ini diperkirakan dapat memberikan sumbangsih signifikan terhadap laju inflasi. Tidak hanya kebijakan suku bunga yang tetap longgar dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga turut berperan aktif, dengan menyuntikkan likuiditas murah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September 2025, diiringi penyaluran berbagai stimulus ekonomi.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada September 2025 mencapai 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan berada di level 2,65% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara itu, inflasi tahun berjalan dari Januari hingga September 2025 tercatat sebesar 1,82% (year-to-date/ytd).

Menanggapi situasi ini, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk., Faisal Rachman, memperkirakan bahwa Oktober 2025 justru akan terjadi deflasi bulanan sebesar 0,05% (MtM). Namun, inflasi tahunan diperkirakan akan tetap stabil di angka 2,65% (YoY), serupa dengan bulan sebelumnya. Situasi ini membuat Faisal mempertahankan proyeksi inflasi akhir tahun 2025 akan berada dalam rentang 2% hingga 2,5%, angka yang masih sesuai dengan target Bank Indonesia (BI) yakni 1,5% sampai 3,5%. Kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan ini telah ditempuh BI sejak akhir 2024 lalu.

Faisal menjelaskan bahwa kombinasi kebijakan ekspansif dari Bank Indonesia di sektor moneter, ditambah dengan langkah-langkah fiskal yang diambil oleh Menkeu Purbaya, berpotensi memicu inflasi karena meningkatnya suplai uang dalam perekonomian. Ia mengestimasi dampak dari ekspansi likuiditas ini terhadap inflasi akan berkisar antara 0,3 hingga 0,5 poin persentase, seperti yang disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Jumat (31/10/2025).

Meskipun demikian, Faisal tidak lantas mengkhawatirkan lonjakan inflasi yang signifikan. Menurutnya, dampak dari likuiditas yang melimpah tersebut akan terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci: perekonomian Indonesia yang masih beroperasi di bawah output gap negatif, tekanan terhadap permintaan yang tetap terkendali, serta potensi normalisasi harga emas seiring membaiknya sentimen risiko global. “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” tegas pria lulusan dua Master dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu. Oleh karena itu, pihaknya memproyeksikan inflasi akhir 2025 sekitar 2,33%, sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,57%. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang sigap mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun, salah satunya melalui penawaran diskon tiket transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), David Sumual. Ia menilai bahwa ekspansi likuiditas yang digelontorkan oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menunjukkan indikasi berdampak pada inflasi. David mengakui adanya momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat, terutama menjelang periode musiman Natal dan Tahun Baru. Namun, ia melihat kebijakan suku bunga yang longgar, injeksi dana Rp200 triliun ke Himbara, serta berbagai program stimulus belum akan signifikan memengaruhi kenaikan harga-harga.

“Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil, sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil cenderung turun,” terang David kepada Bisnis. Lebih lanjut, David berpandangan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dari Kemenkeu memang dapat menstabilkan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut, namun sifatnya hanya sementara. Ia menambahkan, kebijakan ini bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (YoY) seperti yang disampaikan Purbaya dan jajarannya. Kendati demikian, David secara pribadi memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan berkisar di angka 5%. “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ‘emergency‘, ibarat kafein yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka menengah panjang,” tuturnya.

Perdebatan mengenai dampak suplai uang berlebih terhadap inflasi ini turut dibahas oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, pada Selasa (28/10/2025). Purbaya menegaskan bahwa tidak selalu pencetakan uang akan mendorong inflasi. Ia menjelaskan fenomena yang dikenal sebagai demand-pull inflation tidak akan terjadi jika laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih berada di bawah potensialnya. Dalam konteks ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% saat ini belum menyentuh level potensialnya.

Menurut Purbaya, Indonesia dalam jangka pendek idealnya harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Target ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk meraih pertumbuhan 8%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, sekitar 7%, sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja usia produktif di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkasnya, menggarisbawahi bahwa kekhawatiran inflasi akibat kebijakan ekspansif saat ini mungkin belum relevan.