Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menambah anggaran negara meskipun Presiden Prabowo Subianto telah membentuk sejumlah lembaga baru. Menurut Purbaya, lembaga-lembaga yang baru dibentuk ini belum memerlukan dana operasional yang signifikan, sehingga dapat diakomodasi dalam struktur anggaran yang sudah ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sebuah konferensi pers usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (10 September). “Tidak, saya pikir sudah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada,” ujar Purbaya, menyoroti efisiensi pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto memang telah mengambil langkah strategis dengan membentuk beberapa entitas baru yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di berbagai sektor krusial. Beberapa di antaranya meliputi Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, serta Kementerian Haji dan Umrah.
Purbaya lebih lanjut meyakinkan publik bahwa pembentukan badan-badan baru tersebut tidak akan menimbulkan beban besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa dana yang dibutuhkan cukup terkendali dan tidak akan menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan. “Tambahannya tidak terlalu besar,” katanya, memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Baca juga:
- Menkeu Purbaya Akan Tarik Rp 200 Triliun dari BI untuk Genjot Ekonomi dan Kredit
Salah satu lembaga yang telah diresmikan adalah Badan Industri Mineral. Presiden Prabowo sebelumnya telah melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Seremoni pelantikan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25 Agustus).
Badan ini mengemban tugas penting untuk mengelola mineral radioaktif dan logam tanah jarang atau rare earth, yang merupakan komoditas strategis. Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemanfaatan dua jenis mineral tersebut akan difokuskan pada pengembangan industri pertahanan dan militer, sejalan dengan visi negara untuk kemandirian strategis.
Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Didit akan memimpin lembaga khusus yang bertanggung jawab menangani proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang Pantai Utara Jawa. Tanggul vital ini direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur, sebagai solusi mitigasi perubahan iklim dan banjir rob.
Terakhir, dalam upaya meningkatkan layanan ibadah, Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Pelantikan keduanya juga dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (8 September).
Pembentukan Kementerian ini merupakan konsekuensi dari pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Revisi tersebut mengubah status Badan Penyelenggara Haji menjadi lembaga setingkat kementerian, yang secara otomatis mengangkat kedudukan Gus Irfan dan Dahnil Anzar dari posisi pimpinan lembaga sebelumnya menjadi menteri dan wakil menteri.