Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembentukan sejumlah lembaga baru oleh pemerintah tidak akan memicu penambahan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran publik, mengingat lembaga-lembaga yang baru dibentuk belum membutuhkan dana operasional yang signifikan dan disebut sudah terakomodasi dalam alokasi anggaran yang telah tersedia.
“Tidak, saya pikir sudah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada,” ujar Purbaya dengan lugas. Keterangan penting ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (10/9). Purbaya meyakinkan bahwa pembentukan badan-badan baru tersebut tidak akan membebani APBN secara besar-besaran. Ia menambahkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk operasional lembaga-lembaga tersebut cukup terkendali dan tidak akan menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. “Tambahannya tidak terlalu besar,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah membentuk dan meresmikan sejumlah badan strategis. Di antaranya adalah Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, serta Kementerian Haji dan Umrah. Setiap lembaga ini dibentuk dengan tujuan spesifik untuk memperkuat tata kelola sektor-sektor krusial di Indonesia.
Sebagai contoh, Presiden Prabowo telah melantik Brian Yuliarto, yang sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Seremoni pelantikan berlangsung khidmat di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (25/8). Badan ini memiliki mandat penting untuk mengelola mineral radioaktif dan logam tanah jarang atau rare earth, dengan fokus utama pemanfaatannya untuk mendukung industri pertahanan dan militer nasional.
Tidak hanya itu, Presiden juga melantik Didit Herdiawan Ashaf, mantan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Didit akan mengemban tugas mengurus lembaga khusus yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang wilayah Pantura, yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini diharapkan menjadi solusi mitigasi bencana alam dan pengamanan wilayah pesisir.
Terakhir, pada Senin (8/9) di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo turut melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Gus Irfan resmi menjabat Menteri Haji dan Umrah, sementara Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi landasan hukum yang mengubah status Badan Penyelenggara Haji menjadi lembaga khusus setingkat kementerian, secara otomatis mengangkat kedudukan Gus Irfan dan Dahnil Anzar dari posisi pimpinan lembaga sebelumnya menjadi menteri dan wakil menteri.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan publik bahwa pembentukan lembaga-lembaga baru oleh pemerintah, seperti Badan Industri Mineral dan Kementerian Haji dan Umrah, tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana operasional lembaga-lembaga tersebut telah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada, sehingga tidak akan menimbulkan tekanan fiskal berlebihan.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk beberapa badan strategis untuk memperkuat tata kelola sektor krusial, termasuk melantik kepala untuk Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, serta Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pembentukan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mengelola mineral radioaktif, proyek pembangunan tanggul laut raksasa, dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara lebih efektif.