JAKARTA. Kabar gembira datang dari sektor pertambangan nasional. Holding industri pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID), mengumumkan bahwa proses divestasi saham tambahan PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Freeport-McMoRan kepada pemerintah Indonesia akan segera mencapai tahap finalisasi. Langkah strategis ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset vital bangsa.
Komisaris Utama MIND ID, Fuad Bawazier, mengungkapkan optimisme tinggi bahwa kesepakatan penting ini akan rampung dalam waktu dekat. “Insyaallah, perjanjiannya akan diperpanjang dalam waktu yang tidak terlalu lama atau dalam waktu dekat ini,” ujar Fuad kepada Kontan pada Senin (15/9/2025), memberikan kepastian akan masa depan kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia. Melalui divestasi ini, MIND ID dipastikan akan mengakuisisi tambahan 10% saham PTFI.
Peningkatan kepemilikan saham Indonesia sebesar 10% ini membawa konsekuensi signifikan, terutama terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. Saat ini, Indonesia melalui MIND ID telah memiliki 51,23% saham Freeport Indonesia, dengan sisanya 48,77% dipegang oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Dengan persentase kepemilikan tersebut, IUPK Freeport berlaku hingga tahun 2041. Namun, dengan tambahan 10% saham, yang akan membuat kepemilikan MIND ID mencapai 61%, masa berlaku IUPK secara otomatis dapat diperpanjang hingga tahun 2061. “Dengan diperpanjang masa berlakunya (izin pertambangan) ke (tahun) 2061,” tegas Fuad, menggarisbawahi dampak jangka panjang dari kesepakatan ini.
Tidak berhenti di situ, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadahlia, memberikan sinyal positif yang lebih besar. Dalam catatannya kepada Kontan, Bahlil menyebutkan bahwa negosiasi tidak hanya terpaku pada tambahan 10% saham, melainkan berpotensi menghasilkan kepemilikan yang lebih besar. “Awalnya kan kita sepakat untuk menambah saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah, katanya lebih dari itu,” ungkap Bahlil di Istana Merdeka pada tanggal yang sama.
Aspek menarik lainnya adalah mengenai valuasi harga saham tambahan tersebut. Bahlil menegaskan bahwa nominal yang dikeluarkan untuk mengakuisisi tambahan saham, yang berpotensi melebihi 10%, terbilang sangat kompetitif. “Untuk 10% lebih itu (saham) biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kita anggap sudah, nilai bukunya sangat tipis sekali,” jelasnya, mengindikasikan bahwa pemerintah berhasil mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi negara.