Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk menambah 10 persen saham PT Freeport Indonesia ke badan usaha milik negara (BUMN) hingga kini masih belum menemui keputusan. Pembahasan mengenai opsi strategis ini, yang telah bergulir sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), merupakan bagian krusial dari diskusi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport.
“Gini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).
Dalam rencana akuisisi tambahan saham ini, pemerintah secara tegas menginginkan agar pembelian dapat dilakukan dengan harga serendah mungkin. Bahlil menegaskan bahwa valuasi akuisisi tidak harus mengikuti harga pasar saat ini, bahkan perlu dihindarkan dari nilai yang terlampau tinggi. “Saya katakan waktu itu tambahan 10 persen itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah-murah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal,” tegasnya, menyoroti prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara.
Meskipun pembahasan telah berlangsung cukup lama, Bahlil mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait rencana penambahan saham Freeport Indonesia tersebut. Ketika ditanyai mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Bahlil menyatakan ketidaktahuannya. “(Progresnya) belum. (Terkait pertemuan dengan Freeport) saya enggak tahu,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat rampung pada tahun 2025, idealnya di awal tahun. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian target ini sangat bergantung pada komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan, yang merupakan pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI. “Insya Allah tahun depan paling lambat awal (tahun), Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ringkasan
Rencana pemerintah untuk menambah 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke BUMN masih belum menemui titik terang. Pembahasan mengenai penambahan saham ini telah berlangsung sejak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Investasi dan menjadi bagian dari diskusi perpanjangan IUPK Freeport. Pemerintah menginginkan akuisisi dilakukan dengan harga serendah mungkin, menghindari valuasi harga pasar saat ini.
Meskipun pembahasan sudah lama berjalan, belum ada perkembangan signifikan terkait rencana tersebut. Bahlil menargetkan penyelesaian akuisisi di awal tahun 2025, namun realisasinya bergantung pada komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan.